Gatot Siap Serahkan Tongkat Komado Saat Hadi Disetujui DPR

Antara, CNN Indonesia | Selasa, 05/12/2017 15:16 WIB
Gatot Siap Serahkan Tongkat Komado Saat Hadi Disetujui DPR Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kiri) menyematkan tanda Kehormatan kepada Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kedua dari kiri), beberapa waktu lalu. Gatot mengaku ingin segera menyerahkan posisi Panglima TNI setelah Hadi setujui DPR sebagai Panglima TNI baru. (Foto: Dok. Puspen TNI)
Jakarta, CNN Indonesia -- Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan siap menyerahkan posisinya segera setelah Marsekal Hadi Tjahjanto disepakati DPR untuk menjadi penggantinya, tanpa harus menunggu pensiun Maret 2018. Hal itu bertujuan untuk menghindari dualisme kepemimpinan di TNI.

"Sebaiknya begitu; sudah diputuskan oleh DPR bahwa (pencalonan Hadi) disetujui, (pelantikannya) jangan lama. Karena ini terjadi dualisme. Hanya tinggal satu langkah Keppres saja (setelah disetujui DPR)," katanya, di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (5/12).


Gatot tak ingin menunggu sampai juga memilih untuk segera menyerahkan tongkat komandonya agar Panglima TNI yang baru bisa segera bekerja secara efektif. Gatot juga mengaku menghindari kondisi sungkan antara dirinya dengan Panglima baru.


"Saya kerja juga (ewuh) pakewuh, Pak Hadi juga bagaimana. Lebih baik efektif saja. Begitu selesai (proses di DPR), mungkin satu minggu, lima hari, saya pamitan," aku dia.

Gatot juga memastikan dirinya akan menyokong kepemimpinan Hadi kelak, jika itu sudah jadi keputusan di parlemen. Pendampingan akan diberikan kepada Panglima TNI yang baru.

"Karena itu tadi sudah diputuskan oleh DPR, disetujui, maka sebaiknya agar ini efektif, saya akan di belakang. Apa yang belum (diselesaikan), saya akan dampingi," tandasnya.


DPR diketahui menerima surat dari Presiden Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang berisi pengajuan KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan pensiun Maret 2018, pada Senin (4/12). Proses selanjutnya adalah uji kepatutan dan kelayakan Hadi di alat kelengkapan DPR, yang biasanya dilakukan oleh Komisi I. (arh/gil)