Tantangan Bagi Panglima Baru TNI Buka Dokumen Pelanggaran HAM

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) menantang Marsekal Hadi Tjahjanto untuk membuka catatan-catatan pelanggaran HAM yang melibatkan anggota TNI di masa lalu.

Staf Biro Riset Kontras, Ananto Setiawan mengatakan pemberesan masalah HAM yang diduga dilakukan anggota TNI bisa dapat dimulai dari pembukaan dokumen hasil Dewan Kehormatan Perwira (DKP).

Dalam dokumen tersebut, menurut Ananto, terdapat rincian mengenai dugaan pelanggaran HAM berat pada peristiwa Mei 98, Trisakti, Semanggi I, serta Semanggi II.

"Soal orang hilang kita sempat mengajukan pembukaan dokumen hasil DKP. Tapi tidak dikasih sampai sekarang. Sebenarnya itu bisa dibuka oleh Panglima TNI yang baru," ujar Ananto pada konferensi Pers yang digelar Kontras, Jakarta, Kamis (7/12).

Lihat juga: Paripurna DPR Sahkan Pencalonan Hadi Tjahjanto-Arief Hidayat

Kontras pernah meminta dokumen tersebut dibuka lewat proses hukum pada 2014. Namun setelah melalui proses panjang, pada Juli 2015, Komisi Informasi Pusat RI menolak permintaan tersebut. Alasannya dokumen tersebut mengandung unsur kemananannegata sehingga tidak bisa dibuka untuk publik.

Selain pembukaan dokumen hasil DKP, Kontras juga menyoroti masih adanya anggota TNI yang diduga terlibat kasus HAM diberikan promosi jabatan. Ini, menurur Ananto, kontraproduktif dengan reformasi TNI sebagai organisasi militer yang akuntabel.

Selain hal-hal itu, Kontras memberikan daftar pekerjaan rumah yang harus dilakukan Marsekal Hadi kala menggantikan Jenderal Gatot.

Kontras menuntut penghapusan kultur kekerasan di TNI. Lalu, mengevaluasi pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme.

Kontras juga meminta revisi UU Peradilan Militer yang hanya selalu dijadikan tempat persembunyian pelaku pidana militer dari pertanggungjawaban terhadap sipil.

Kontras juga meminta adanya netralitas TNI dalam menghadapi tahun politik.

Lihat juga: Kriteria KSAU Baru Menurut Marsekal Hadi Tjahjanto

Selanjutnya Marsekal Hadi harus menghentikan peran TNI di ranah sipil yang tidak sesuai tupoksi. Dan terbangunnya harmonisasi antar TNI dan lembaga terkait, seperti Polri dan Kementerian Pertahanan.

Daftar PR tersebut dibuat Kontras lantaran uji kelayakan dan kompeyensi yang dilakukan Komisi I DPR terhadap Hadi hanya ada di tataran formalitas.

"Kami melihat pelanggaran HAM ini hampir setiap hari melibatkan TNI. Tapi hal-hal ini Luput dari uji kelayakan Komisi I DPR. Bahkan Marsekal Hadi juga tidak berusaha bicara reformasi TNI di sektor keamanan berdasarkan asas HAM," kata Ananto. (kid)