Hakim Sarankan Setya Novanto Cabut Praperadilan
Muhammad Andika Putra | CNN Indonesia
Jumat, 08 Des 2017 13:29 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Lantaran kasus korupsi proyek e-KTP segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Hakim Tunggal Kusno menyarankan tim kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) untuk mencabut permohonan praperadilan kliennya demi efektivitas.
“Bukan saya mau perintah, saya beri kebebasan kepada pemohon (kuasa hukum Setnov) apa kalau praperadilan diteruskan ada manfaat atau tidak," kata dia saat sidang prperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Jumat (8/12).
Pernyataan itu disampaikan Kusno setelah mendengar jawaban dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas permohonan Setnov, pada persidangan Setnov.
Ia mengatakan, pelimpahan berkas Setnov oleh KPK ke Pengadilan Tipikor Jakarta itu harus jadi pertimbangan kedua belah pihak. Pasalnya, praperadilan akan gugur setelah sidang perdana pokok perkara, yang adalah kasus korupsi e-KTP. Terlebih, Pengadilan Tipikor sudah menerbitkan jadwal sidang kasus itu, yakni pada Rabu (13/12).
“Satu-satunya jalan ini kalau mau dihentikan bukan penetapan pengadilan, tapi insiatif dari pemohon (Novanto) untuk cabut pengajuan dan harus ada persetujuan termohon. Saya hanya sampaikan, kalau tidak dipenuhi, tidak ada masalah. Ini bisa dipertimbangkan sampai hari Senin (11/12) mendatang,” paparnya.
Kuasa Hukum Setnov, Ketut Mulya Arsana, menyatakan, pihaknya tetap ingin melanjutkan praperadilan demi hak asasi manusia kliennya. Ia bahkan meminta praperadilan diputus pada Rabu (13/12).
“Kami berkeyakinan proses pemeriksaan bisa kita selesaikan di hari Selasa (12/12), kalau mengacu urutan proses hari ini jawaban, kemudian bukti tertulis. Saksi dari kami, Senin (11/12), dan saksi dari KPK, Selasa (12/12), sehingga pemeriksaan selesai Selasa, sebelum tanggal 13 (Desember),” cetusnya.
Kusno merespons, ia akan tetap menjalankan sidang praperadilan sesuai prosedur, dan tidak keberatan memutus praperadilan pada Rabu (13/12) jika memungkinkan.
Saat ini sidang diskors sampai pukul 14:00 WIB untuk solat Jumat dan makan siang. Sidang akan dilanjutkan dengan pengajuan bukti dari Setnov dan KPK.
Sebelumnya, KPK telah membacakan jawaban atas permohonan Setnov selama dua jam. Kepala Biro Hukum KPK mengatakan, alasan mengenai Penyidik yang tidak sah menurut kuasa hukum Setnov tidak benar.
Hal itu ia katakan terkait tudingan tim kuasa hukum Setnov yang menyebut bahwa penetapan tersangka tidak sah karena ada salah satu Penyidik independen yang menyidik Setnov, yaitu Ambarita Damanik, karena bukan penyidik Polri atau PNS.
“Praperadilan untuk menguji mengenai sah atau tidak penetapan tersangka, penggeledahan atau penyitaan. Maka dalil pemohon bukan lingkup praperadilan, sah atau tidak pengangkatan Penyidik bukan objek praperadilan, tapi (objek) PTUN,” jelas Setiadi.
Dia menambahkan bahwa keterlibatan Setnov dalam korupsi e-KTP sudah jelas setelah pengakuan terdakwa korupsi e-KTP Andi Agustinus alias Andi Narogong. Andi mengaku memberikan jam tangan Richard Mille seharga Rp 1,3 miliar kepada Setnov.
Dalam kesempatan yang sama, anggota biro hukum KPK Evi Laila mengingatkan bahwa praperadilan gugur setelah ada sidang perdana perkara. Penjelasan itu mengacu pada pasal 82 huruf d KUHAP yang diubah pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 102/PUU-XIII/2015. (arh/gil)
“Bukan saya mau perintah, saya beri kebebasan kepada pemohon (kuasa hukum Setnov) apa kalau praperadilan diteruskan ada manfaat atau tidak," kata dia saat sidang prperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Jumat (8/12).
Lihat juga:Sia-Sia Praperadilan Setya Novanto |
Pernyataan itu disampaikan Kusno setelah mendengar jawaban dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas permohonan Setnov, pada persidangan Setnov.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Satu-satunya jalan ini kalau mau dihentikan bukan penetapan pengadilan, tapi insiatif dari pemohon (Novanto) untuk cabut pengajuan dan harus ada persetujuan termohon. Saya hanya sampaikan, kalau tidak dipenuhi, tidak ada masalah. Ini bisa dipertimbangkan sampai hari Senin (11/12) mendatang,” paparnya.
“Kami berkeyakinan proses pemeriksaan bisa kita selesaikan di hari Selasa (12/12), kalau mengacu urutan proses hari ini jawaban, kemudian bukti tertulis. Saksi dari kami, Senin (11/12), dan saksi dari KPK, Selasa (12/12), sehingga pemeriksaan selesai Selasa, sebelum tanggal 13 (Desember),” cetusnya.
Kusno merespons, ia akan tetap menjalankan sidang praperadilan sesuai prosedur, dan tidak keberatan memutus praperadilan pada Rabu (13/12) jika memungkinkan.
Saat ini sidang diskors sampai pukul 14:00 WIB untuk solat Jumat dan makan siang. Sidang akan dilanjutkan dengan pengajuan bukti dari Setnov dan KPK.
Sebelumnya, KPK telah membacakan jawaban atas permohonan Setnov selama dua jam. Kepala Biro Hukum KPK mengatakan, alasan mengenai Penyidik yang tidak sah menurut kuasa hukum Setnov tidak benar.
Hal itu ia katakan terkait tudingan tim kuasa hukum Setnov yang menyebut bahwa penetapan tersangka tidak sah karena ada salah satu Penyidik independen yang menyidik Setnov, yaitu Ambarita Damanik, karena bukan penyidik Polri atau PNS.
“Praperadilan untuk menguji mengenai sah atau tidak penetapan tersangka, penggeledahan atau penyitaan. Maka dalil pemohon bukan lingkup praperadilan, sah atau tidak pengangkatan Penyidik bukan objek praperadilan, tapi (objek) PTUN,” jelas Setiadi.
Dia menambahkan bahwa keterlibatan Setnov dalam korupsi e-KTP sudah jelas setelah pengakuan terdakwa korupsi e-KTP Andi Agustinus alias Andi Narogong. Andi mengaku memberikan jam tangan Richard Mille seharga Rp 1,3 miliar kepada Setnov.
Dalam kesempatan yang sama, anggota biro hukum KPK Evi Laila mengingatkan bahwa praperadilan gugur setelah ada sidang perdana perkara. Penjelasan itu mengacu pada pasal 82 huruf d KUHAP yang diubah pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 102/PUU-XIII/2015. (arh/gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK