Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Roma Hutajulu melarang Ormas tersebut melakukan aksi main hakim sendiri.
"Sweeping tidak boleh, kalau ada saya tindak," ujarnya di Mapolda Metro Jaya, Rabu (13/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tetap pengamanan dari kegiatan di dalam dan pengamanan yang mungkin ada berkaitan dengan penyampaian pendapat di muka umum terkait penolakan (saat acara digelar)," katanya.
"Informasinya memang dia (penyelenggara) jamin tidak akan ada narkoba dan sebagainya dan akan melibatkan BNN. Jadi sudah ada persiapan dari pihak panitia untuk melibatkan BNN," tuturnya.
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta sebelumnya mengatakan pihaknya tidak akan mengizinkan peredaran minuman keras di acara tersebut.
"Tidak boleh, minuman keras kan beralkohol. Pokoknya itu (DWP) sesuai peraturan yang berlaku. Tidak ada penjualan minuman keras," kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Tinia Budiati kepada CNNIndonesia.com.
Sejumlah Ormas yang tergabung dalam Masyarakat Muslim Kemayoran Bersatu, menolak penyelenggaraan DWP. Sejumlah Ormas itu beralasan, kegiatan DWP tidak sesuai dengan norma agama dan budaya.
Mereka rencananya akan menggelar aksi menolak DWP, Kamis (14/12) di depan Ji-Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ormas-ormas dan kelompok-kelompok itu di antaranya Front Pembela Islam (FPI), Laskar Pembela Islam, PWB, Formasi, IKBMK, Lakri, Garda FBR, Gemais Betawi, dan Majlis Ta'lim Kemayoran.