Ketua DPP Golkar: Kami Tak Ingin Digantung Ridwan Kamil
Joko Panji Sasongko | CNN Indonesia
Senin, 18 Des 2017 22:57 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPP Partai Golkar Zainudin Amali menyatakan, Ridwan Kamil tidak memenuhi kesepakatan yang dibuatnya ketika menerima rekomendasi dukungan sebagai bakal calon Gubernur Jawa Barat dari Golkar. Hal itu menjadi motif di balik langkah Golkar menarik rekomendasi kepada Ridwan untuk Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018.
Zainudin mengatakan, dalam surat rekomendasi Golkar dikatakan Ridwan harus menetapkan Cawagubnya paling lambat 25 November 2017. Kala itu, DPP Golkar menyodorkan anggota DPR Fraksi Golkar Daniel Muttaqien sebagai pendamping Ridwan.
"Dari surat itu batas akhir yang dijanjikan adalan 25 November 2017 untuk menentukan wakil. Sekarang sudah tanggal berapa? Sudah terlampau jauh. Kita tidak mau digantung seperti itu," ujar Zainudin di JCC, Jakarta, Senin (18/12).
Zainudin menuturkan, niat Ridwan membuat konvensi juga membuat Golkar kecewa. Golkar merasa rekomendasi yang ditawarkannya kepada Ridwan seolah dimentahkan.
Meski kecewa, Zainudin mengklaim, Golkar akan segera menentukan pengganti Ridwan setelah Munaslub. Bahkan, ia menyebut, Ketua DPD I Jabar sekaligus Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menjadi sosok yang sangat berpotensi dipilih sebagai Cagub Jabar.
"Kelihatannya referensinya lebih ke Dedi. Karena beliau juga sudah bekerja dan berproses. Kenaikan tren elektabilitas beliau bagus," ujarnya.
Koalisi dengan PDIP
Amali menuturkan, Golkar berpeluang berkoalisi dengan PDIP di Pilgub Jabar 2018. Meski perolehan kursi Golkar di DPRD mencapai 17 kursi, peluang koalisi dengan PDIP akan tetap dibahas lebih jauh.
"Yang penting komunikasi politiknya di bangun dengan baik, kuat, dan semua nyaman. Saya kira bagus," ujar Amali.
Sejalan, Sekjen DPP Golkar Idrus Marham menyatakan, penarikan rekomendasi dukungan kepada Ridwan sudah dibahas dalam rapat formal antara Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan sejumlah pengurus DPP.
Idrus juga menilai, penarikan rekomendasi dilakukan lantaran Ridwan tidak menganggap serius surat rekomendasi DPP Golkar.
"Sampai pada hari ini belum ada satu penetapan dan kepastian dari Pak RK tentang bagaimana saudara Daniel. Dengan demikian berarti tidak menjadikan surat keputusan tentang penetapan paslon Golkar secara sungguh-sungguh," ujar Idrus di JCC.
Lebih dari itu, Idrus juga mengklaim, Golkar tidak menutup kemungkinan berkoalisi dengan PDIP. Ia mengaku, hingga saat ini Golkar juga masih membangun komunikasi politik dengan sejumlah partai untuk membentuk koalisi di Pilkada Jabar.
"Kan politik dinamis, lalu kemudian ada perubahan yang ada. Saya kira semua terbuka," ujarnya. (osc/arh)
Zainudin mengatakan, dalam surat rekomendasi Golkar dikatakan Ridwan harus menetapkan Cawagubnya paling lambat 25 November 2017. Kala itu, DPP Golkar menyodorkan anggota DPR Fraksi Golkar Daniel Muttaqien sebagai pendamping Ridwan.
"Dari surat itu batas akhir yang dijanjikan adalan 25 November 2017 untuk menentukan wakil. Sekarang sudah tanggal berapa? Sudah terlampau jauh. Kita tidak mau digantung seperti itu," ujar Zainudin di JCC, Jakarta, Senin (18/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Zainudin menuturkan, niat Ridwan membuat konvensi juga membuat Golkar kecewa. Golkar merasa rekomendasi yang ditawarkannya kepada Ridwan seolah dimentahkan.
Meski kecewa, Zainudin mengklaim, Golkar akan segera menentukan pengganti Ridwan setelah Munaslub. Bahkan, ia menyebut, Ketua DPD I Jabar sekaligus Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menjadi sosok yang sangat berpotensi dipilih sebagai Cagub Jabar.
Koalisi dengan PDIP
Amali menuturkan, Golkar berpeluang berkoalisi dengan PDIP di Pilgub Jabar 2018. Meski perolehan kursi Golkar di DPRD mencapai 17 kursi, peluang koalisi dengan PDIP akan tetap dibahas lebih jauh.
"Yang penting komunikasi politiknya di bangun dengan baik, kuat, dan semua nyaman. Saya kira bagus," ujar Amali.
Sejalan, Sekjen DPP Golkar Idrus Marham menyatakan, penarikan rekomendasi dukungan kepada Ridwan sudah dibahas dalam rapat formal antara Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan sejumlah pengurus DPP.
Idrus juga menilai, penarikan rekomendasi dilakukan lantaran Ridwan tidak menganggap serius surat rekomendasi DPP Golkar.
"Sampai pada hari ini belum ada satu penetapan dan kepastian dari Pak RK tentang bagaimana saudara Daniel. Dengan demikian berarti tidak menjadikan surat keputusan tentang penetapan paslon Golkar secara sungguh-sungguh," ujar Idrus di JCC.
Lebih dari itu, Idrus juga mengklaim, Golkar tidak menutup kemungkinan berkoalisi dengan PDIP. Ia mengaku, hingga saat ini Golkar juga masih membangun komunikasi politik dengan sejumlah partai untuk membentuk koalisi di Pilkada Jabar.
"Kan politik dinamis, lalu kemudian ada perubahan yang ada. Saya kira semua terbuka," ujarnya. (osc/arh)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK