Mengenal Badan Siber dan Sandi Negara Bentukan Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Badan ini dibentuk melalui Peraturan Presiden nomor 53 tahun 2017 yang kemudian direvisi Perpres nomor 133 tahun 2017.

Dalam perpres tersebut disebutkan, BSSN dipimpin oleh seorang kepala yang dibantu oleh seorang wakil kepala. Kepala BSSN bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Kepala BSSN sudah dilantik Jokowi hari ini yakni Mayor Jenderal Djoko Setiadi yang selama ini menjabat Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).

Lihat juga: Marsekal Hadi Sebut Terorisme dan Perang Siber Tantangan Baru

Semula dalam Perpres 53 disebutkan bahwa Kepala BSSN bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan. Dalam Perpres 133/2017 hasil revisi, pasal yang mengatur jalur koordinasi BSSN dengan Menkopolhukam dihapus sehingga nantinya BSSN “berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden”.

Kepala BSSN juga akan diberi hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri.

Lihat juga: Jokowi Resmi Lantik Djoko Setiadi Jadi Kepala BSSN

Dalam tugasnya, Kepala BSSN juga akan dibantu oleh sekretariat utama dan empat deputi yakni Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi; Deputi Bidang Proteksi; Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan; Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian.

Badan Siber dan Sandi Negara Djoko Setiadi. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)

“BSSN bertugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber,” demikian bunyi pasal 2 Perpres 53/2017.

Dijelaskan pula, BSSN punya delapan fungsi. Diantaranya terkiat dengan identifikasi, deteksi, proteksi dan penanggulangan e-commerce, persandian, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber.

Lihat juga: Megawati Ingatkan Bahaya Proxy War di Indonesia

Dengan dibentuknya BSSN ini maka untuk selanjutnya pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi di bidang keamanan informasi, pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet, dan keamanan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Lembaga Sandi Negara akan dilaksanakan oleh BSSN.

Sebelumnya Jokowi mengatakan, BSSN adalah badan yang sangat penting dan sangat diperlukan.

“Terutama dalam mengantisipasi perkembangan dunia siber yang pertumbuhannya cepat sekali," kata Jokowi kemarin.

Revisi Perpres soal BSSN itu juga menurutnya untuk memperkuat peran dan fungsi BSSN. (sur)