Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Djoko Setiadi mengatakan, BSSN pada dasarnya bentuk revitalisasi Lembaga Sandi Negara. Revitalisasi Lemsesneg menyesuaikan perkembangan zaman yang bergulir cepat.
“Jadi bukan hal baru. Ini hanya kami tingkatkan kemampuannya betul-betul bisa menjangkau nasional,” ujar Djoko di Istana Negara, Rabu (3/1).
Selain perubahan nama dari Lemsaneg menjadi BSSN, perubahan lain mencakup struktur organisasi seperti penambahan satu deputi, sekretaris utama, hingga seorang wakil kepala.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Nanti segera beres-beres, menata organisasi. Saya perkirakan pertengahan bulan ini sudah siap bekerja,” ucapnya.
Djoko menjamin kinerja BSSN tidak akan tumpang tindih dengan lembaga serupa seperti badan siber di Kepolisian.
Ia menuturkan, satuan siber di berbagai lembaga akan digandeng agar dapat bersinergi satu sama lain memperkuat kerja di bidang sandi dan siber.
“Berdayakan semaksimal mungkin sehingga ibarat sapu lidi kalau digabung kan kuat sekali,” tutur mantan Kepala Lemsaneg ini.
Presiden Joko Widodo, kata Djoko, berpesan agar BSSN bekerja menyeluruh ke semua sektor mulai dari instansi pemerintah, swasta, hingga seluruh warga negara Indonesia.
“Tanggung jawab kami semakin besar karena arahan Presiden kami harus mampu menjangkau pengamanan WNI. Itu diutamakan,” Djoko menegaskan.
BSSN dibentuk melalui Peraturan Presiden nomor 53 tahun 2017 yang kemudian direvisi Perpres nomor 133 tahun 2017.
BSSN “berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden”. Sementara Kepala BSSN juga akan diberi hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri.
Tugas lembaga ini melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.
(wis/gil)