Wiranto Resmikan Badan Siber dan Sandi Negara Bulan Ini

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan diresmikan pada Oktober ini.

"BSSN bulan ini akan kami resmikan," kata Wiranto di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, Rabu (18/10).

Wiranto menyampaikan seluruh struktur organisasi serta tugas pokok BSSN sudah selesai dibahas dengan pihak-pihak terkait, sehingga lembaga tersebut sudah bisa segera diresmikan.

Lihat juga: Pemerintah Diminta Segera Bentuk Badan Siber

"Sudah selesai dan tuntas pembahasan organisasi, tugas pokok, pembahasan mengenai cakupan-cakupan yang dilakukan," tutur Wiranto.

BSSN, kata Wiranto, akan memproteksi dan memayungi semua kegiatan siber dari kementerian atau lembaga lain. Beberapa di antaranya cyber defense dari Kementerian Pertahanan, intelijen siber dari Badan Intelijen Negara (BIN), satuan siber TNI, dan lainnya.

Mantan Panglima ABRI itu mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menyetujui pendirian BSSN tersebut. Presiden juga telah mengeluarkan Perpres Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Nasional.

"Presiden minta supaya jangan memubazirkan organisasi yang sudah ada, sehingga sebagai embrionya adalah kami tunjuk lembaga sandi negara yang di-update menjadi BSSN," ujar Wiranto.

Lihat juga: Pemerintah Bentuk Tim Pansel Badan Siber dan Sandi Negara

Nantinya, sesuai dengan Perpres Nomor 53 Tahun 2017 tersebut, BSSN akan dipimpin oleh satu kepala, sekretariat utama, dan beberapa deputi. Kepala BSSN, sekretaris utama, dan deputi akan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menko Polhukam.

Sebelumnya, Wiranto juga telah membentuk panita seleksi (pansel) untuk menentukan siapa saja yang akan masuk dalam jajaran struktur organisasi BSSN.

BSSN sendiri dibentuk sebagai peleburan Lembaga Sandi Negara dan Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tugas BSSN meliputi penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan (menyaring), diplomasi siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan, kerentanan, insiden dan/atau serangan siber.