Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan para calon kepala daerah dan partai-partai politik pengusung calon kepala daerah agar santun dalam berkampanye dan tidak menggunakan kampanye hitam untuk menjatuhkan lawan.
Menurutnya, demokrasi harus mencerminkan karakter Indonesia seperti kesantunan.
"Jangan saling menjelekkan. Apalagi kampanye hitam harus betul-betul kita hilangkan dari proses-proses demokrasi kita,” ujar Jokowi usai memberikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Senin (8/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi menilai, persaingan antarcalon dalam pesta demokrasi lima tahunan ini harus sehat sehingga pemilihan kepala daerah (Pilkada) berjalan aman dan damai.
Persaingan sehat, kata Jokowi, dilakukan melalui adu prestasi, rekam jejak, program, dan gagasan, sehingga masyarakat dapat memilih dengan baik.
"Saya kira yang dimunculkan harus seperti itu. Sekali lagi demokrasi kita harus mencerminkan karakter kita, karakter bangsa Indonesia yang ramah, sopan, santun, penuh kesantunan itu," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Sementara itu, Jokowi masih tutup mulut mengenai nasib Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang berencana mengikuti kontestasi Pilgub Jawa Timur.
"Suratnya nanti sampai ke meja saya nanti saya putuskan ya. Belum sampai ke meja saya," tuturnya.
Pilkada serentak berlangsung 27 Juni 2018 dan diikuti 171 daerah.
Jelang penyelenggaraan Pilkada, sejumlah partai politik mengklaim calon kepala daerah yang diusungnya telah menjadi korban kampanye hitam. Beberapa di antaranya adalah dialami Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dan Partai Demokrat.
Calon wakil gubernur Jawa Timur Abdullah Azwar Anas dilaporkan batal maju di Pilgub Jatim, karena foto lawas mirip Bupati Banyuwangi itu menyebar di sosial media. Anas mengembalikan mandat ke PDIP setelah foto tersebut tersebar di media sosial.
Sementara di Kalimantan Timur, Partai Demokrat menyebut calon gubernur yang diusungnya, Syaharie Jaang menjadi korban kriminalisasi setelah menolak maju berpasangan dengan pejabat Polda Kaltim.
(ugo/djm)