Kapolri Antisipasi Partai Politik 'Overheating' di Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian mengatakan pihaknya bersama TNI akan mengantisipasi situasi panas berlebihan atau “overheating” di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

Menurutnya, langkah partai politik yang akan menjadikan Pilkada 2018 sebagai ajang pemanasan jelang Pemilihan Presiden harus dijaga agar tidak meledak.

"Ibarat mesin mobil, sekarang ini ada partai politik sedang memanaskan mesin, dan untuk berjalan dia pasti akan memanas. Tapi yang kita jaga, jangan sampai overheating, panas berlebihan yang kemudian bisa meledak," kata Tito dalam sesi wawancara di Mata Najwa, Rabu (10/1).

Menurutnya, Polri bersama TNI akan bertindak sebagai alat pendingin situasi atau radiator di Pilkada 2018. Dia mengatakan tindakan itu memungkinkan untuk dilakukan oleh Polri dan TNI sebagai institusi yang netral dan tidak memiliki hak pilih atau suara.

Selain itu, lanjut dia, tokoh atau elemen masyarakat juga bisa ikut membantu Polri dan TNI dalam mendinginkan situasi, sekaligus mewujudkan Pilkada 2018 yang damai.

Lihat juga: Satgas Politik Uang Tak Berebut Tugas dengan Sentra Gakkumdu

"Perlu ada mekanisme cooler system, sistem pendingin, ada radiatornya, ini harus kami aktifkan. Radiator utama adalah Polri dan TNI, karena Polri dan TNI tidak memiliki hak pilih," ucap jenderal bintang empat itu.

Dalam kesempatan yang sama, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Polri untuk mewujudkan suasana aman, damai, dan teduh di Pilkada 2018.

Menurutnya, Polri dan TNI telah memetakan berbagai potensi kerawanan yang akan terjadi dan mengambil langkah-langkah penguatan.

Langkah antisipasi kami siapkan bekerja sama dengan Polri, bagaimana melihat apa yang akan terjadi, setelah itu apa yang harus kita perkuat," tuturnya.

Lihat juga: Jelang Pilkada Serentak, Mendagri Tjahjo Rapat dengan Bawaslu

Pilkada serentak 2018 akan digelar di 171 daerah, terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Polri menyatakan lima wilayah padat penduduk di Indonesia masuk dalam kategori rawan konflik selama ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018.

Lima daerah itu adalah Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua.

"Pilkada 2018 berlangsung di daerah yang boleh dikatakan daerah-daerah gemuk. Daerah gemuk ini artinya potensi kerawanannya tinggi," kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di Jakarta Selatan, Senin.

(aal)