Jika sanksi berat berupa penenggelaman kapal dihentikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) risau aksi pencurian ini akan makin parah.
"Selama tiga tahun kami telah menenggelamkan 363 kapal, kurang lebih, dan masih ada kapal asing yang mencoba menerobos masuk. Kalau (penenggelaman) dihentikan, (pencurian ikan) bisa lebih parah,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDK) Nilanto Perbowo, di gedung KKP, Jakarta, Kamis (11/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita gunakan pesawat juga, jadi bisa pantau dari atas,” imbuhnya.
"Kami mencoba melindungi ZEE Indonesia,” ucapnya.
Terkait dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan soal saran untuk menghentikan penenggelaman kapal lagi, Nilanto mengaku pihaknya hanya akan mengikuti saran dari Presiden sebagai atasan tertinggi.
Sebelum ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar upaya penenggelaman kapal tak lagi dilakukan. Sebab, pemerintah berupaya meningkatkan ekpor perikanan. Alangkah baiknya, kata dia, kapal-kapal itu digunakan untuk menangkap ikan.
Susi enggan menanggapinya dengan menyatakan bahwa semua pihak harus beranjak dari isu lama.
Meski begitu, Susi akan mengikuti perintah Presiden Joko Widodo terkait kebijakan penenggelaman kapal.
"Kalau urusan penenggelaman kapal, Pak Jokowi juga sudah bilang. Ya, sudah,” kata Susi.
"Saya sampaikan ke Bu Susi, sekarang konsentrasinya ke industri pengolahan ikan, terutama mendorong ekspor ikan karena ekspor kita turun,” ucap mantan Wali Kota Solo ini, di Jakarta, Rabu (10/1). (arh)