Tepis Al Khaththath, Alumni 212 Klaim Tak 'Main' Pilkada 2018
Wishnugroho Akbar | CNN Indonesia
Minggu, 14 Jan 2018 01:52 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presidium Alumni 212 Slamet Ma'arif membantah pernyataan Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al Khaththath yang menyatakan Alumni 212 menyerahkan sejumlah nama termasuk La Nyalla Mattalitti, kepada tiga partai untuk direkomendasikan menjadi calon kepala daerah di Pilkada 2018.
"Presidium Alumni 212 tidak pernah merekomendasikan nama untuk dicalonkan dalam Pilkada 2018," kata Slamet dalam siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (13/1).
Slamet berujar, pihaknya hanya mengimbau dan mengharapkan Koalisi Partai 212 (PKS, PAN, Gerindra dan PBB) tetap solid dan tidak berkoalisi dengan partai pendukung Penista Agama dan PERPPU ormas.
"Presidium Alumni 212 tidak pernah merekomendasikan nama untuk dicalonkan dalam Pilkada 2018," kata Slamet dalam siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (13/1).
Slamet berujar, pihaknya hanya mengimbau dan mengharapkan Koalisi Partai 212 (PKS, PAN, Gerindra dan PBB) tetap solid dan tidak berkoalisi dengan partai pendukung Penista Agama dan PERPPU ormas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pernyataan itu bertolak belakang dengan pengakuan Al Khaththath dalam jumpa pers bersama La Nyalla Mattalitti di sebuah restoran di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, pekan lalu.
La Nyalla adalah mantan Ketua PSSI yang sebelumnya mengungkapkan soal permintaan mahar dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto kepada dirinya senilai miliaran rupiah, sebagai syarat untuk maju menjadi calon gubernur yang diusung Gerindra di Pilgub Jatim 2018.
Dalam jumpa pers tersebut Al Khaththath yang juga aktivis Aksi 212 mengaku prihatin dengan sikap tiga partai yang menolak La Nyalla dan beberapa nama yang direkomendasikan untuk diusung sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2018.
Dari 171 nama daftar Alumni 212, Al Khaththath menyebut pihaknya hanya meminta lima nama agar diberikan rekomendasi khusus atau mendapat jalur khusus dalam pencalonan kepala daerah.
Pengajuan rekomendasi itu disebut Al Khaththath ditandatangani oleh dirinya dan sejumlah tokoh serta ulama yang juga merupakan Alumni 212.
Sementara itu, Slamet sebagai Ketua Presidium Alumni 212 menyatakan bahwa Presidium Alumni 212 tidak terlibat, tidak bertanggung jawab dan tidak ikut campur dalam agenda politik praktis partai.
Ia memang mengakui pernah ada pertemuan antara beberapa anggota Presidium Alumni 212 dengan La Nyalla Mattalitti, tetapi pertemuan tersebut tidak mewakili Presidium Alumni 212 sebagai organisasi.
"Pertemuan tersebut tidak ada hubungan dan kaitannya dengan Presidium Alumni 212," ujar Slamet.
Al Khaththath bukan satu-satunya Alumni Aksi 212 yang mengungkapkan keterlibatan Alumni 212 di politik praktis.
Soal itu juga diungkapkan oleh Ansufri Idrus Sambo, Ketua Presidium Alumni 212 sebelum digantikan oleh Slamet Ma'arif.
Sambo bahkan mengakui bahwa selama ini dirinya sering terlibat dalam pengajuan calon bupati, wali kota, maupun gubernur kepada parpol yang didukung Alumni 212. Partai yang dimaksud yaitu Gerindra, PAN, dan PKS.
"Saya juga mengajukan beberapa nama ke parpol milik Pak Prabowo, Pak Amien (Rais), saya tahu proses itu bagaimana, maka kami ingin sampaikan ini," kata Sambo di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, akhir pekan ini.
Menurut Sambo, Prabowo selalu mengajukan tiga syarat utama setiap ada orang yang mendatanginya untuk meminta dukungan politik dalam pilkada.
Dia menyebutkan tiga syarat itu meliputi dana, elektabilitas, dan kesanggupan mendukung Prabowo dalam pemilihan presiden 2019 mendatang.
Lebih jauh, Sambo yang kini memimpin organisasi bernama Garda 212 juga menyebut bahwa organisasinya sengaja dibentuk sebagai wadah bagi alumni dan simpatisan aksi 212 yang ingin berkiprah dalam politik praktis.
Di sisi lain, Slamet menyatakan selain tidak terlibat politik praktis, Presidium Alumni 212 juga belum mengeluarkan sikap resmi terkait Pilkada 2018.
"Sikap resmi PA 212 terhadap perhelatan politik nasional baik 2018 ataupun 2019 akan ditentukan dalam musyawarah ulama dan pengurus PA 212 pada Mukernas akhir bulan Januari 2018 serta arahan dari Imam besar umat Islam Al habib Rizieq Shibab," ujar Slamet.
(wis)
Dari 171 nama daftar Alumni 212, Al Khaththath menyebut pihaknya hanya meminta lima nama agar diberikan rekomendasi khusus atau mendapat jalur khusus dalam pencalonan kepala daerah.
Pengajuan rekomendasi itu disebut Al Khaththath ditandatangani oleh dirinya dan sejumlah tokoh serta ulama yang juga merupakan Alumni 212.
Sementara itu, Slamet sebagai Ketua Presidium Alumni 212 menyatakan bahwa Presidium Alumni 212 tidak terlibat, tidak bertanggung jawab dan tidak ikut campur dalam agenda politik praktis partai.
Ia memang mengakui pernah ada pertemuan antara beberapa anggota Presidium Alumni 212 dengan La Nyalla Mattalitti, tetapi pertemuan tersebut tidak mewakili Presidium Alumni 212 sebagai organisasi.
"Pertemuan tersebut tidak ada hubungan dan kaitannya dengan Presidium Alumni 212," ujar Slamet.
 Sekjen FUI Al Khaththath. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho) |
Soal itu juga diungkapkan oleh Ansufri Idrus Sambo, Ketua Presidium Alumni 212 sebelum digantikan oleh Slamet Ma'arif.
Sambo bahkan mengakui bahwa selama ini dirinya sering terlibat dalam pengajuan calon bupati, wali kota, maupun gubernur kepada parpol yang didukung Alumni 212. Partai yang dimaksud yaitu Gerindra, PAN, dan PKS.
"Saya juga mengajukan beberapa nama ke parpol milik Pak Prabowo, Pak Amien (Rais), saya tahu proses itu bagaimana, maka kami ingin sampaikan ini," kata Sambo di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, akhir pekan ini.
Dia menyebutkan tiga syarat itu meliputi dana, elektabilitas, dan kesanggupan mendukung Prabowo dalam pemilihan presiden 2019 mendatang.
Lebih jauh, Sambo yang kini memimpin organisasi bernama Garda 212 juga menyebut bahwa organisasinya sengaja dibentuk sebagai wadah bagi alumni dan simpatisan aksi 212 yang ingin berkiprah dalam politik praktis.
Di sisi lain, Slamet menyatakan selain tidak terlibat politik praktis, Presidium Alumni 212 juga belum mengeluarkan sikap resmi terkait Pilkada 2018.
"Sikap resmi PA 212 terhadap perhelatan politik nasional baik 2018 ataupun 2019 akan ditentukan dalam musyawarah ulama dan pengurus PA 212 pada Mukernas akhir bulan Januari 2018 serta arahan dari Imam besar umat Islam Al habib Rizieq Shibab," ujar Slamet.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK