Golkar Rombak Struktur Kepengurusan di Tingkat Pusat

Bimo Wiwoho, CNN Indonesia | Senin, 22/01/2018 10:14 WIB
Golkar Rombak Struktur Kepengurusan di Tingkat Pusat Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto bakal banyak menggeser posisi pengurus di dewan pimpinan pusat partai beringin. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto bakal banyak menggeser posisi pengurus di Dewan Pimpinan Pusat partainya. Pengumuman pergantian struktur pengurus akan dilakukan di kantor DPP Golkar, Jakarta pada pukul 11.00 WIB, Senin (22/1).

"Banyak perubahan. Geser-geser," ucap Ketua DPP Golkar, Eni Maulani Saragih kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat.

Eni bahkan menyebut struktur kepengurusan di DPP Golkar akan dibagi menjadi dua badan sebagai bagian dari restrukturisasi internal kepengurusan.

"Ada dua badan di strukturnya. Litbang dan kajian strategis intelijen. Tunggu saja," ucap Eni.


Eni belum mau merinci struktur kepengurusan Golkar yang baru. Dia hanya mengungkap Lodewijk Freidrich Paulus menjabat sebagai sekretaris jenderal partai menggantikan Idrus Marham yang kini diangkat menjadi Menteri Sosial. Bendahara umum masih diduduki oleh Robert Joppy Kardinal.

Perombakan masif dalam struktur kepengurusan Golkar sudah disinggung jauh hari oleh Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah I Partai Golkar Nusron Wahid.

Dia menyatakan bahwa kader yang tengah terbelit masalah hukum kemungkinan besar tidak dimasukkan ke dalam kepengurusan. Tujuannya agar yang bersangkutan konsentrasi menyelesaikan masalah hukum.

"Kemungkinan akan ada perubahan besar-besaran. Terutama bagi mereka-mereka yang selama ini dianggap tidak berfungsi, tidak aktif, tidak kompeten dan sedang mempunyai masalah hukum," kata Nusron di arena Munaslub Golkar, JCC, Jakarta, Selasa (19/12).
 

Menurut Nusron, hal itu memang perlu dilakukan sebagai komitmen Golkar untuk menjadi partai yang bersih. Menurutnya, siapa pun yang kelak masuk kepengurusan Golkar dari pusat sampai bawah, harus clean and clear. Hal itu berlaku juga bagi calon yang akan diusung di pilkada.

"Partai Golkar harus mempunyai ketegasan bahwa siapa pun yang telah melakukan tindak pidana korupsi harus dinyatakan non-aktif atau dipecat," kata Nusron.


(gil)