Idrus Jadi Mensos, JK Bantah Jokowi Istimewakan Golkar

Idrus menjadi orang kedua dari Golkar setelah Airlangga Hartarto yang lebih dulu dipercaya Jokowi menjabat Menteri Perindustrian.

Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga pernah menjadi Ketua Umum Golkar mengatakan bertambahnya kursi Golkar di Kabinet Kerja bukan bentuk keistimewaan dari Jokowi.

Lihat juga: Airlangga Rangkap Jabatan, Idrus Lepas Posisi Sekjen Golkar

JK menyatakan posisi Golkar sama dengan partai lain pendukung pemerintah. 

“Dua kursi betul tetapi dibanding dengan kursi di parlemen jauh lebih tinggi dibanding yang lain,” ujar JK di Istana Negara, Rabu (17/1).

Golkar sebenarnya mendapat tiga jatah menteri. Selain Idrus dan Airlangga, Golkar juga diwakili oleh Luhut Binsar Pandjaitan yang menjabat Menteri Koordinator bidang Kemaritiman.

Meski demikian, jumlah tiga menteri itu tetap tak sebanding jika merujuk kekuatan Golkar di DPR.

Saat ini Golkar menguasai 91 kursi di DPR RI atau menjadi partai terbanyak kedua setelah PDI Perjuangan yang menguasai 109 kursi.

Dengan jumlah itu, Golkar idealnya mendapat kursi menteri lebih banyak setelah PDI Perjuangan. Nyatanya, jumlah tiga menteri yang dimiliki Golkar sama dengan jumlah yang dimiliki PKB. Padahal, di parlemen, PKB hanya mendapatkan 47 kursi.

Lihat juga: Idrus Marham, 'Pembongkar' Kasus Century hingga Jadi Mensos

Ia berpendapat,  ketua umum partai diperkirakan masih bisa merangkap jabatan. Sementara seorang sekretaris jenderal partai tidak bisa merangkap jabatan. 

“Sekjen beda dengan ketua. Sekjen harus berada di kantor. Tak mungkin dia merangkap,” tutur JK.

JK pun tak menampik ketika disinggung pengangkatan Idrus menjadi menteri sosial merupakan bentuk akomodasi faksi-faksi politik di internal partai. 

“Politik itu kadang butuh suatu penilaian khusus. Tetapi, Sekjen Idrus berpengalaman di lapangan,” ucapnya.

Lihat juga: Idrus Marham Jadi Andalan Fahri Hamzah di Kabinet Kerja