100 HARI ANIES-SANDI
Gaya Anies-Sandi Kelola Pengaduan Warga
DHF & Mesha Mediani | CNN Indonesia
Rabu, 24 Jan 2018 19:33 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengaduan warga di Balai Kota adalah tradisi yang dicetuskan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Sejak 2015, puluhan warga datang ke kantor gubernur tiap harinya untuk melaporkan aduannya. Termasuk, menyampaikan keluhan terhadap layanan Pemprov DKI.
Ahok pun hampir selalu menemui warga secara langsung dan mendengarkan keluhan mereka. Tak heran, warga selalu mencegat kala mantan bupati Belitung Timur itu turun dari mobil setibanya di Balai Kota yang terletak di Jakarta Pusat.
Tradisi itu terus berlangsung hingga posisi Ahok sebagai gubernur digantikan wakilnya, Djarot Saiful Hidayat. Berbeda dengan Ahok, Djarot menyiapkan sejumlah staf-staf dari dinas terkait untuk menerima pengaduan warga sesuai kategorinya di depan Balai Kota.
Perubahan kembali terjadi ketika Jakarta dipimpin gubernur baru hasil Pilkada 2017, Anies Baswedan. Setelah dilantik jadi gubernur pada 16 Oktober 2017, Anies melarang warga yang mengadu datang jauh-jauh ke Balai Kota.
Sebagai gantinya, sejak 18 November 2017, Anies menginstruksikan penyediaan layanan aduan di setiap kantor kecamatan setiap Sabtu pukul 08.00-11.00 WIB. Tak hanya tiap Sabtu, layanan pengaduan warga juga dibuka tiap Senin-Kamis pukul 08.00 sampai 09.00 WIB. Nama layanan itu adalah Doorstop.
Kepala Bagian Administrasi Kepala Daerah Puspla Dirdjaja bercerita jumlah pengadu yang datang ke Balai Kota dari zaman Ahok, lalu Djarot, hingga kini zaman Anies dan Sandiaga Uno tidak berkurang signifikan.
Namun, sambungnya, meski pada era Anies-Sandi telah disediakan layanan di setiap kecamatan, masih ada juga warga yang datang mengadu ke Balai kota.
Sejauh ini Puspla menghitung rata-rata sekitar 10 sampai 15 warga datang mengadu ke Balai Kota. Meski begitu, ia mengakui warga mulai beralih melaporkan masalahnya ke kecamatan.
"Sekarang sistemnya sudah unit yang menerima. Kemudian ada pelayanan di kecamatan dan kelurahan, jadi sudah tersinergi. Sebagian besar sudah di sana," kata Puspla, Rabu (24/1).
Baca Fokus: Jejak 100 Hari Anies-Sandi
Untuk melihat langsung pelayanan pengaduan warga di kecamatan, CNNIndonesia.com sempat menyambangi dua kantor kecamatan di dua wilayah administrasi DKI Jakarta.
Pertama adalah kantor Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, lalu kantor Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.
Pelaksana Tugas (Plt) Camat Pasar Rebo, Panang Aran Ritonga menjelaskan, mekanisme pengaduan yang jelas dikomunikasikan lewat instruksi gubernur.
Warga datang ke kecamatan untuk menyampaikan keluhannya ke petugas. Nantinya, warga diarahkan untuk mengisi identitas dan definisi aduan. Warga pun perlu membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
Panang mengatakan, umumnya ada sekitar sepuluh petugas yang siap melayani di posko pengaduan. Itu pun termasuk perwakilan kelurahan satu hingga dua orang, dan perwakilan dari Pemkot untuk meninjau berjalannya aduan.
Data aduan langsung disimpan untuk dibahas di rapat kecamatan setiap hari Senin. Kemudian, ditindaklanjuti pihak terkait.
"Kita rapatkan kembali yang sudah selesai dan belum. Bisa enggak diselesaikan di [tingkat] kota? Kalau enggak bisa, bawa ke Provinsi. Kalau sudah selesai, kita infokan ke warga. Kalau yang terlampau besar, didorong ke dinas," ujar Panang dalam perbincangan, Sabtu (13/1).
Pada saat yang sama, sedang ada warga yang mengadukan kesulitannya di Kecamatan Pasar Rebo. Supri Wiyana datang bersama istrinya meminta bantuan kecamatan untuk keringanan biaya sekolah anaknya yang sudah menunggak.
Panang yang juga berada di sana mendengar keluhan Supri, dan mengatakan akan diteruskan ke Pemprov. Namun, ia meminta Supri membawa surat keterangan tunggakan dan rekening langsung agar bisa dibantu Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS) DKI Jakarta.
Sang Plt Camat Pasar Rebo menerangkan, selama ini dalam sehari rata-rata warga yang datang mengadu sekitar 12-20 orang.
Sementara itu, saat di kantor Kecamatan Jagakarsa, tempat layanan pegnaduan itu disediakan ruang khusus. Selain itu, bagi warga yang menunggu pun disediakan makanan ringan.
Saat CNNIndonesia.com tiba di kantor tersebut, sedang ada seorang warga bernama Tarwiyah yang sedang berkonsultasi. Perempuan berusia 52 tahun itu mengaku membutuhkan modal untuk membesarkan usahanya. Tarwiyah pun lalu disarankan untuk mengikuti program Pemprov DKI, OK OCE.
"Senang, jadi tahu harus bertanya ke mana dan mudah saat ada kesulitan yang butuh bantuan pemerintah," kata Tarwiyah saat berbincang dengan CNNIndonesia.com.
Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jagakarsa, Woro Nurnaningsih mengatakan, selama layanan ini dibuka umumnya pada Sabtu pihaknya menerima sekitar 7-8 warga yang mengadu.
Ia mengatakan, kerja pada Sabtu atau akhir pekan itu tak masuk ke dalam hitungan lembur.
"Tidak ada lembur. Memang sudah ada tugasnya. Ada surat tugasnya. Dari pimpinan ada surat tugasnya," kata Woro yang juga mengatakan petugas berjaga selalu bergiliran saban pekannya.
Menanggapi pola penerimaan aduan dan membandingkan era Anies dengan periode pemerintahan sebelumnya itu, pengamat kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Erwan Agus Purwanto mengatakan tak menjadi persoalan. Ia menilai yang utama adalah pemerintah bisa menampung keluhan warga dan memberikan solusi jalan keluar.
"Ahok dulu direct terbuka ingin bertemu langsung dengan masyarakat, sedangkan Anies mungkin lebih menginginkan pengaduan terstruktur lewat saluran yang sudah disiapkan," kata Erwan, Selasa (23/1).
"Biar tidak ada kesan spontan, agar semua diatur dengan rapi supaya tidak ada salah respon," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
(kid/djm)
Sejak 2015, puluhan warga datang ke kantor gubernur tiap harinya untuk melaporkan aduannya. Termasuk, menyampaikan keluhan terhadap layanan Pemprov DKI.
Ahok pun hampir selalu menemui warga secara langsung dan mendengarkan keluhan mereka. Tak heran, warga selalu mencegat kala mantan bupati Belitung Timur itu turun dari mobil setibanya di Balai Kota yang terletak di Jakarta Pusat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perubahan kembali terjadi ketika Jakarta dipimpin gubernur baru hasil Pilkada 2017, Anies Baswedan. Setelah dilantik jadi gubernur pada 16 Oktober 2017, Anies melarang warga yang mengadu datang jauh-jauh ke Balai Kota.
Kepala Bagian Administrasi Kepala Daerah Puspla Dirdjaja bercerita jumlah pengadu yang datang ke Balai Kota dari zaman Ahok, lalu Djarot, hingga kini zaman Anies dan Sandiaga Uno tidak berkurang signifikan.
Namun, sambungnya, meski pada era Anies-Sandi telah disediakan layanan di setiap kecamatan, masih ada juga warga yang datang mengadu ke Balai kota.
Sejauh ini Puspla menghitung rata-rata sekitar 10 sampai 15 warga datang mengadu ke Balai Kota. Meski begitu, ia mengakui warga mulai beralih melaporkan masalahnya ke kecamatan.
"Sekarang sistemnya sudah unit yang menerima. Kemudian ada pelayanan di kecamatan dan kelurahan, jadi sudah tersinergi. Sebagian besar sudah di sana," kata Puspla, Rabu (24/1).
 Petugas kecamatan Jagakarsa sedang melakukan pelayanan pengaduan masyarakat, Sabtu, 13 Januari 2018. (CNNIndonesia/Dhio Faiz) |
Baca Fokus: Jejak 100 Hari Anies-Sandi
Untuk melihat langsung pelayanan pengaduan warga di kecamatan, CNNIndonesia.com sempat menyambangi dua kantor kecamatan di dua wilayah administrasi DKI Jakarta.
Pertama adalah kantor Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, lalu kantor Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.
Pelaksana Tugas (Plt) Camat Pasar Rebo, Panang Aran Ritonga menjelaskan, mekanisme pengaduan yang jelas dikomunikasikan lewat instruksi gubernur.
Warga datang ke kecamatan untuk menyampaikan keluhannya ke petugas. Nantinya, warga diarahkan untuk mengisi identitas dan definisi aduan. Warga pun perlu membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
Panang mengatakan, umumnya ada sekitar sepuluh petugas yang siap melayani di posko pengaduan. Itu pun termasuk perwakilan kelurahan satu hingga dua orang, dan perwakilan dari Pemkot untuk meninjau berjalannya aduan.
Data aduan langsung disimpan untuk dibahas di rapat kecamatan setiap hari Senin. Kemudian, ditindaklanjuti pihak terkait.
"Kita rapatkan kembali yang sudah selesai dan belum. Bisa enggak diselesaikan di [tingkat] kota? Kalau enggak bisa, bawa ke Provinsi. Kalau sudah selesai, kita infokan ke warga. Kalau yang terlampau besar, didorong ke dinas," ujar Panang dalam perbincangan, Sabtu (13/1).
 Plt Camat Pasar Rebo, Panang Aran Ritonga, sedang melayani pengaduan warga di Kantor Kecamatan Pasar Rebo, Sabtu, 13 Januari 2018. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta warga tak perlu lagi jauh-jauh ke Balai Kota untuk mengadukan permasalahan kependudukannya. (CNNIndonesia/Dhio Faiz) |
Panang yang juga berada di sana mendengar keluhan Supri, dan mengatakan akan diteruskan ke Pemprov. Namun, ia meminta Supri membawa surat keterangan tunggakan dan rekening langsung agar bisa dibantu Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS) DKI Jakarta.
Sang Plt Camat Pasar Rebo menerangkan, selama ini dalam sehari rata-rata warga yang datang mengadu sekitar 12-20 orang.
Sementara itu, saat di kantor Kecamatan Jagakarsa, tempat layanan pegnaduan itu disediakan ruang khusus. Selain itu, bagi warga yang menunggu pun disediakan makanan ringan.
Saat CNNIndonesia.com tiba di kantor tersebut, sedang ada seorang warga bernama Tarwiyah yang sedang berkonsultasi. Perempuan berusia 52 tahun itu mengaku membutuhkan modal untuk membesarkan usahanya. Tarwiyah pun lalu disarankan untuk mengikuti program Pemprov DKI, OK OCE.
"Senang, jadi tahu harus bertanya ke mana dan mudah saat ada kesulitan yang butuh bantuan pemerintah," kata Tarwiyah saat berbincang dengan CNNIndonesia.com.
Ia mengatakan, kerja pada Sabtu atau akhir pekan itu tak masuk ke dalam hitungan lembur.
"Tidak ada lembur. Memang sudah ada tugasnya. Ada surat tugasnya. Dari pimpinan ada surat tugasnya," kata Woro yang juga mengatakan petugas berjaga selalu bergiliran saban pekannya.
Menanggapi pola penerimaan aduan dan membandingkan era Anies dengan periode pemerintahan sebelumnya itu, pengamat kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Erwan Agus Purwanto mengatakan tak menjadi persoalan. Ia menilai yang utama adalah pemerintah bisa menampung keluhan warga dan memberikan solusi jalan keluar.
"Ahok dulu direct terbuka ingin bertemu langsung dengan masyarakat, sedangkan Anies mungkin lebih menginginkan pengaduan terstruktur lewat saluran yang sudah disiapkan," kata Erwan, Selasa (23/1).
"Biar tidak ada kesan spontan, agar semua diatur dengan rapi supaya tidak ada salah respon," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
(kid/djm)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK