Jenderal Jadi Plt Gubernur Dianggap Bisa Redam Konflik Daerah
Oscar Ferry | CNN Indonesia
Jumat, 26 Jan 2018 11:30 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah meminta Polri agar dua perwira tingginya menjadi pelaksana tugas (Plt) atau penjabat (Pj) gubernur di Jawa Barat dan Sumatra Utara terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2018.
Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi menilai ada tiga pertimbangan strategis yang menjadi pijakan Kemendagri untuk memosisikan perwira Polri menjadi penjabat gubernur.
Pertimbangan pertama, pencegahan kemungkinan konflik dalam pelaksanaan pilkada. "Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi dan respons yang lebih efektif dan baik dalam memposisikan potensi konflik tersebut menjadi tidak terjadi atau minimalisir," ujar Muradi dalam keterangan tertulisnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (26/1).
Pertimbangan kedua, penegasan netralitas TNI-Polri dalam pelaksanaan pilkada. Kehadiran TNI-Polri bisa menjadi ajang pembuktian sekaligus melawan ketidaknetralan yang akan mengganggu kualitas pelaksanaan pilkada. Muradi menyebut, baik di Jabar maupun di Sumut, terdapat calon dari unsur TNI maupun Polri.
Atas dasar potensi konflik di kedua provinsi itu, maka pemerintah perlu menegaskan lewat Plt gubernur untuk menjaga netralitas TNI-Polri.
"Maka perlu penegasan dari Pj gubernur untuk tetap menjaga jarak dan pelayanan ke warga tidak terganggu," ujar dia.
Pertimbangan strategis terakhir, yakni penekanan bahwa Kemendagri ingin memastikan pelaksanaan pilkada harus menjadi ajang melakukan kontrak baru antara publik dengan para kandidat dengan suasana yang tanpa paksaaan.
Menurut Muradi, sejauh ini dalam bacaan Kemendagri, kemungkinan hal tersebut sulit dilakukan jika Plt atau Pj gubernur berasal dari unsur sipil Kemendagri, karena upaya tersebut harus dilakukan dalam perspektif lain.
"Belajar dari Pilkada 2017 keberadaan Pj Gubernur di Aceh dan Sulawesi Barat relatif berjalan dengan baik, yang mana ketika itu Pj gubernurnya berasal dari TNI dan Polri," kata dia.
"Pada kondisi tertentu dan pertimbangan strategis (Pj gubernur dari TNI dan Polri) dimungkinkan dilakukan. Pada pilkada 2018 ini juga memiliki pertimbangan yang kurang lebih sama," ujar Muradi.
Ada dua perwira tinggi yang akan menjadi Plt gubernur karena gelaran pilkada serentak 2018. Dua Pati Polri itu yakni Asisten Kapolri bidang Operasi (Asops) Irjen Mochamad Iriawan yang akan menjadi Plt Gubernur Jawa Barat serta Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Martuani Sormin menjadi Plt Gubernur Sumatera Utara.
[Gambas:Video CNN] (gil)
Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi menilai ada tiga pertimbangan strategis yang menjadi pijakan Kemendagri untuk memosisikan perwira Polri menjadi penjabat gubernur.
Pertimbangan pertama, pencegahan kemungkinan konflik dalam pelaksanaan pilkada. "Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi dan respons yang lebih efektif dan baik dalam memposisikan potensi konflik tersebut menjadi tidak terjadi atau minimalisir," ujar Muradi dalam keterangan tertulisnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (26/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pertimbangan kedua, penegasan netralitas TNI-Polri dalam pelaksanaan pilkada. Kehadiran TNI-Polri bisa menjadi ajang pembuktian sekaligus melawan ketidaknetralan yang akan mengganggu kualitas pelaksanaan pilkada. Muradi menyebut, baik di Jabar maupun di Sumut, terdapat calon dari unsur TNI maupun Polri.
Atas dasar potensi konflik di kedua provinsi itu, maka pemerintah perlu menegaskan lewat Plt gubernur untuk menjaga netralitas TNI-Polri.
Pertimbangan strategis terakhir, yakni penekanan bahwa Kemendagri ingin memastikan pelaksanaan pilkada harus menjadi ajang melakukan kontrak baru antara publik dengan para kandidat dengan suasana yang tanpa paksaaan.
Menurut Muradi, sejauh ini dalam bacaan Kemendagri, kemungkinan hal tersebut sulit dilakukan jika Plt atau Pj gubernur berasal dari unsur sipil Kemendagri, karena upaya tersebut harus dilakukan dalam perspektif lain.
"Belajar dari Pilkada 2017 keberadaan Pj Gubernur di Aceh dan Sulawesi Barat relatif berjalan dengan baik, yang mana ketika itu Pj gubernurnya berasal dari TNI dan Polri," kata dia.
"Pada kondisi tertentu dan pertimbangan strategis (Pj gubernur dari TNI dan Polri) dimungkinkan dilakukan. Pada pilkada 2018 ini juga memiliki pertimbangan yang kurang lebih sama," ujar Muradi.
Ada dua perwira tinggi yang akan menjadi Plt gubernur karena gelaran pilkada serentak 2018. Dua Pati Polri itu yakni Asisten Kapolri bidang Operasi (Asops) Irjen Mochamad Iriawan yang akan menjadi Plt Gubernur Jawa Barat serta Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Martuani Sormin menjadi Plt Gubernur Sumatera Utara.
[Gambas:Video CNN] (gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK