Ribuan Sopir Taksi Online akan Demo di Istana pada 29 Januari

Martahan Sohuturon, CNN Indonesia | Jumat, 26/01/2018 22:41 WIB
Ribuan Sopir Taksi Online akan Demo di Istana pada 29 Januari Ilustrasi protes sopir taksi online. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sopir taksi berbasis daring atau online dari berbagai daerah di Indonesia direncanakan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta Pusat pada Senin (29/1). Massa aksi yang disebut berjumlah ribuan itu menuntut pembatalan aturan Kemenhub.

Aturan yang mereka gugat adalah Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto membenarkan terkait rencana yang akan dilakukan sopir taksi online dari berbagai wilayah, seperti Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur itu.



Menurut Setyo, Polda Metro Jaya telah menerima surat pemberitahuan dari pihak yang akan menggelar aksi unjuk rasa dan tengah menyusun teknis pengamanan yang akan dilakukan.

"Hasil konfirmasi dengan Polda Metro Jaya, benar akan ada demo pengemudi taksi online. Sudah menyampaikan pemberitahuan," kata Setyo lewat pesan singkat, Jumat (26/1).

Dia menuturkan, pihak kepolisian belum dapat memastikan jumlah massa yang akan turun dalam aksi unjuk rasa tersebut hingga saat ini.

Namun demikian, Setyo mengimbau, agar massa tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menghormati hal dan kepentingan masyarakat lain yang tidak ikut dalam unjuk rasa.


"Agar peserta unjuk rasa tetap menjaga keamanan dan ketertiban sebelum, pada saat, dan setelah demo," katanya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Permenhub yang mengatur tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek harus tetap berjalan.

Aturan tersebut mencakup ketentuan menjalankan sebuah usaha sebagai perusahaan angkutan yang wajib berbadan hukum, sesuai dengan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Badan hukum yang dimaksud dapat berupa Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi. Untuk koperasi, keanggotaan atau asetnya diperbolehkan atas nama perorangan.


Selain itu juga disebutkan mengenai persyaratan minimal kendaraan. Persyaratan minimal ini berlaku bagi badan hukum dengan bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hukum.

Sedangkan bagi perorangan yang memiliki kurang dari lima kendaraan, dapat bergabung dalam wadah koperasi.

Menurut Budi Karya, Permenhub tersebut harus tetap berjalan untuk kesetaraan baik pengemudi transportasi berbasis daring atau online maupun konvensional. (end)