Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tengah menunggu petunjuk dari Presiden Joko Widodo terkait status Menteri Koordinator Bidang Pembangunan, Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani sebagai salah satu fungsionaris PDIP.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, hingga kini, Puan masih menyandang status nonaktif usai menjabat Ketua DPP bidang politik dan keamanan.
"Saya bertanya kepada ibu ketua umum, beliau (Puan) masih nonaktif hingga ada petunjuk lebih lanjut, arahan lebih lanjut dari bapak Presiden Jokowi," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (29/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasto menjelaskan, status nonaktif Puan telah ditetapkan Megawati saat Kongres PDIP berlangsung. Meski telah menjabat Menko PMK, saat itu Megawati tetap menunjuk Puan sebagai salah satu Ketua DPP PDIP.
Untuk itu, kata Hasto, PDIP sebagai partai utama pengusung Jokowi mendukung setiap kebijakan Presiden, termasuk soal rangkap jabatan menteri dan fungsionaris partai politik.
"Tetapi sekiranya presiden mengambil pertimbangan lain dalam rangka konsolidasi politik yang terus menerus dilakukan dan memberikan kesempatan menteri untuk merangkap jabatan, maka Mbak Puan menyatakan siap," katanya.
Hasto menambahkan, rangkap jabatan dalam era domkrasi bukan hal yang tabu untuk dilakukan. Para pemimpin parpol yang merangkap sebagai perdana menteri, ataupun menteri merupakan hal yang wajar.
Puan yang masuk dalam kepengurusan pusat PDIP, tampak hadir dalam proses verifikasi faktual yang dilakukan KPU. PDIP dinyatakan lolos verifikasi faktual di tingkat pengurus pusat.
"Sehingga beliau hadir dalam rangka verifikasi parpol ini, berkaitan dengan jabatan di partai," kata Hasto.
(gil)