Persis Sayangkan Pidato Tito soal NU-Muhammadiyah Pendiri RI

Jakarta, CNN Indonesia -- Persatuan Islam (Persis) menyayangkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang menyebut hanya ada dua ormas Islam yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang berperan dalam berdirinya negara Indonesia.

Sebelumnya, Tito mengatakan hanya NU dan Muhammadiyah yang berperan dalam proses berdirinya Indonesia di masa lalu. Ormas Islam lain justru dinilai Tito kerap berupaya meruntuhkan Indonesia.

Wakil Ketua Umum Persis Jeje Zainudin mengatakan hal itu sangat keliru.

"Kami sangat menyayangkan statement seorang pejabat negara yang tidak mencerminkan wawasan kebangsaan, wawasan nasional yang begitu luas tapi bersifat simplisistis terhadap persoalan," tutur Jeje kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Rabu (31/1).

Jeje menjelaskan, perjuangan ormas Islam dalam memerdekakan Indonesia tidak hanya dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah saja. Banyak ormas Islam lain yang juga turut berperan aktif dan berjuang bersama. Misalnya, Mathla'ul Anwar, Al Washliyah, Jami'atul Khairat, dan ormas-ormas Islam lain di seluruh penjuru Nusantara.

Bahkan, kata Jeje, ormas-ormas Islam tersebut juga turut berupaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia serta membantu pemerintah menumpas gerakan-gerakan yang dapat menciptakan disintegrasi bangsa di masa lalu. Misalnya, Gerakan 30 September 1965 yang dilakukan oknum dalam internal Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Itu sangat besar sekali peranan ormas ormas Islam yang sudah ada di nusantara. Sementara NU dan Muhammaidyah waktu itu basisnya masih konteks Jawa Timur dan Jawa Tengah," kata Jeje.

Lihat juga: Pidato Tito soal Cuma NU-Muhammadiyah Pendiri NKRI Diprotes

Jeje menyampaikan bahwa Persis tidak ingin menyimpulkan apa motif Tito mengatakan hal tersebut. Terlebih, Jeje juga belum menyaksikan video Tito berpidato secara keseluruhan. Dia tidak tahu apakah Tito mengutarakan hal tersebut menjelang Alumni 212 melancarkan aksi atau tidak.

"Kami memahami kalau itu konteksnya barangkali waktu itu kondisional, sehingga
mungkin terbentuk oleh setting situasi," katanya.

“Walaupun tetap dalam pandangan seorang negarawan, seorang pejabat tinggi negara sangat disayangkan,” lanjutnya.

Jeje lalu meminta Tito segera melakukan klarifikasi atas pidatonya itu terhadap seluruh ormas Islam yang terbukti telah ikut mendirikan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam catatan sejarah.

Menurut Jeje itu diperlukan agar stabilitas politik tetap terjaga. Tito, kata jeje, dianggap sebagai bagian dari pemerintah. Maka wajar jika pemerintah secara keseluruhan yang mendapat penilaian buruk apabila Tito tidak melakukan klarifikasi.

"Mengumpulkan seluruh ormas islam untuk menghindari isu ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan tidak baik sehingga mempertinggi tensi kalangan yang dapat dikatakan adalah oposisi pemerintah," ucap Jeje.

"Kesan ini bisa terus digoreng juga bahaya bagi stabilitas keamanan negara," lanjutnya.

Lihat juga: Kegagalan Reformasi Menyeret Polri ke Pusaran Politik

Jeje mengatakan, alangkah baiknya jika Tito juga mengumpulkan ormas-ormas Islam yang baru terbentuk belakangan ini untuk melakukan klarifikasi. Menurut Jeje, ormas-ormas Islam tersebut memiliki keterkaitan dengan ormas Islam yang telah lebih dulu terbentuk.

“Karena ormas yang baru itu genealogisnya ormas-ormas yang tua. Genealogis pemikirannya, gerakannya berkaitan satu sama lain," katanya.

Apabila Tito tidak melakukan klarifikasi, lanjut Jeje, Persis tidak akan turun ke jalan untuk berunjuk rasa. Dia menegaskan bahwa Persis tidak akan melakukan hal itu.

"Kalau persis tenang, santai-santai saja. Kita selalu berpirinsip selalu husnudzon, pernyataan orang itu belum tentu maksudnya buruk," kata jeje.

Jeje menjelaskan, Persis sudah terbukti berperan dalam perjuangan kemerdekaan. Banyak anggota Persis yang berjuang dengan tulus dan tidak membutuhkan apresiasi.

"Bagi kami apa perlunya sampai harus diprotes. Biar saja. Kita yakin semua pengorbanan yang tulus dicatat Allah SWT. Dari sejarah juga tidak akan hilang," katanya.

Lihat juga: Kapolri Tak Menuntut Anak Buahnya Wajib Menang di Pilkada

(djm)