PKS: Pidato Kapolri soal NU-Muhammadiyah Provokatif
S. Yugo Hindarto | CNN Indonesia
Rabu, 31 Jan 2018 11:46 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pidato Kapolri Jenderal Tito Karnavian mewajibkan anak buahnya membangun hubungan dengan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dan tidak dengan organisasi masyarakat yang lain dinilai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman berbahaya.
Melalui akun twitternya @msi_sohibuliman, Sohibul menjelaskan tentang bahayanya pidato Tito tersebut.
"Jika pidato pak Tito itu benar, ini bahaya: 1. Provokatif karena mempertentangkan NU+Muhammadiyah dengan Ormas Islam lain. Ini provokasi SARA; 2. Ahistoris karena menafikan peran ormas-ormas Islam lain dalam perjuangan kemerdekaan NKRI. Ini hate speech," tulis Sohibul.
Sohibul heran dengan pernyataan Tito soal NU dan Muhammadiyah tersebut. Menurut Sohibul, banyak yang menghubunginya dan memintanya untuk mendesak Jokowi terkait pidato Tito Karnavian.
"Terkait twit saya tentang pidato Kapolri ada beberapa yang Japri, menyayangkan saya tidak minta pak @jokowi mencopot Kapolri karena katanya kesalahan Kapolri fatal dan jauh dari kepantasan. Saya setuju dengan saran tersebut tapi saya kira pak @jokowi lebih paham tentang masalah tersebut. Kita tunggu saja sikap Presiden," kata dia.
[Gambas:Twitter]
Sementara itu, Ketua Bidang Humas DPP PKS Ledia Hanifa Amaliah mengatakan, seharusnya Kapolri memahami sejarah tentang pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Siapa saja yang terlibat BPUPKI dan sebagainya, demikian juga halnya pengenalan beliau terhadap kondisi masyarakat Indonesia. Ormas Islam yang resmi berdiri (bahkan sebelum NU dan Muhammadiyah) mestinya beliau pelajari," kata Ledia kepada CNN Indonesia.com.
Kata Ledia, Kapolri harus lebih bijak dalam ucapan dan tindakan. "Jangan sampai menjadi pemicu potensi perpecahan. Bukankah tugas Polri melayani dan melindungi masyarakat," kata dia.
Video pidato Tito soal NU-Muhammadiyah itu tersebar di media sosial. Dalam pidato itu, Tito mengaku telah memerintahkan anak buahnya untuk mendukung NU-Muhammadiyah.
"Semua Kapolda saya wajibkan membangun hubungan dengan NU dan Muhammadiyah tingkat provinsi. Semua kapolres wajib untuk membuat kegiatan-kegiatan untuk memperkuat para pengurus cabang di tingkat kabupaten-kota," kata Tito.
Ormas lain selain NU-Muhammadiyah, kata Tito, nomor sekian. "Mereka bukan pendiri negara, mau merontokan negara malah iya," katanya.
(ugo/djm)
Melalui akun twitternya @msi_sohibuliman, Sohibul menjelaskan tentang bahayanya pidato Tito tersebut.
"Jika pidato pak Tito itu benar, ini bahaya: 1. Provokatif karena mempertentangkan NU+Muhammadiyah dengan Ormas Islam lain. Ini provokasi SARA; 2. Ahistoris karena menafikan peran ormas-ormas Islam lain dalam perjuangan kemerdekaan NKRI. Ini hate speech," tulis Sohibul.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terkait twit saya tentang pidato Kapolri ada beberapa yang Japri, menyayangkan saya tidak minta pak @jokowi mencopot Kapolri karena katanya kesalahan Kapolri fatal dan jauh dari kepantasan. Saya setuju dengan saran tersebut tapi saya kira pak @jokowi lebih paham tentang masalah tersebut. Kita tunggu saja sikap Presiden," kata dia.
[Gambas:Twitter]
Sementara itu, Ketua Bidang Humas DPP PKS Ledia Hanifa Amaliah mengatakan, seharusnya Kapolri memahami sejarah tentang pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Video pidato Tito soal NU-Muhammadiyah itu tersebar di media sosial. Dalam pidato itu, Tito mengaku telah memerintahkan anak buahnya untuk mendukung NU-Muhammadiyah.
"Semua Kapolda saya wajibkan membangun hubungan dengan NU dan Muhammadiyah tingkat provinsi. Semua kapolres wajib untuk membuat kegiatan-kegiatan untuk memperkuat para pengurus cabang di tingkat kabupaten-kota," kata Tito.
Ormas lain selain NU-Muhammadiyah, kata Tito, nomor sekian. "Mereka bukan pendiri negara, mau merontokan negara malah iya," katanya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK