DPRD Kritik Pembangunan Rumah DP Nol Rupiah di Lahan Pemprov

Mesha Mediani, CNN Indonesia | Kamis, 01/02/2018 08:33 WIB
DPRD Kritik Pembangunan Rumah DP Nol Rupiah di Lahan Pemprov Kondisi rumah contoh rumah DP nol rupiah di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. (CNN Indonesia/Dinda Audriene Muthmainah)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi C DPRD DKI mengkritik rencana pembangunan rumah program uang muka atau DP (down payment) nol Rupiah di lahan Pemprov DKI.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) DKI berencana membangun empat tower rusun berlantai delapan di Perkampungan Industri Kecil Pulogadung (PIK) Jakarta Timur. Lahan itu diketahui milik Pemprov DKI.

"Bagaimana azas legalitasnya, kalau itu (lahan dan anggaran) ada di Dinas Perumahan berarti itu pure (murni) yang menjalankan Pemprov," kata anggota Komisi C DPRD DKI dari Fraksi PDIP, Cinta Mega saat rapat bersama Disperkim, Rabu (31/1).


Secara hukum, aset yang dimiliki Pemprov tidak bisa diperjualbelikan. Lain halnya aset badan usaha milik daerah (BUMD) yang bisa diperjualbelikan karena ada kepentingan bisnis.

Anggota dewan lainnya, Ruslan Amsyari juga mengkritik hal yang sama. "Ini aset Pemda.Tidak boleh diperjualbelikan, kecuali ada pelepasan," kata anggota fraksi Hanura tersebut.

DPRD, kata Ruslan menyarankan agar pemprov memindahkan kepemilikan lahan kepada BUMD atau perusahaan lain yang bergerak di bidang properti, misalnya PD Pembangunan Sarana Jaya.

PD Pembangunan Sarana Jaya merupakan BUMD yang mengembangkan rumah DP nol Rupiah di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

"Jadi, kalau usul saya, kami juga akan mengusulkan, bahwa itu serahkan aja ke PD Pembangunan Sarana Jaya," kata Mega.
Proses jual-beli rusunami akan dilakukan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang akan dibentuk Gubernur Anies Baswedan. Pembeli rusunami nantinya akan menerima Surat Kepemilikkan Bangunan Gedung (SKBG) yang harus diperpanjang setiap 20 tahun sekali.

Menanggapi kritikan tersebut, Kepala Disperkim DKI Agustino Darmawan mengatakan, akan membahasnya lebih dulu bersama Gubernur Anies Baswedan.

"Saya mau bicara dulu sama Pak Gubernur," ujarnya.

Pemprov DKI Jakarta juga berencana membangun rumah susun dengan DP nol Rupiah di PIK Pulogadung, Jakarta Timur. Hunian tersebut ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan rencananya rampung Desember 2018.

"Supaya bisa cepat launching, tetap DP Nol. Itulah yang kita kejar sampai akhir Desember," kata Agustino.

Disperkim mengalokasikan sekitar Rp200 miliar dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI 2018 untuk membangun empat tower rusunami. Rusunami akan dibangun di lahan milik Pemprov DKI.

Untuk penjualannya, Gubernur Anies Baswedan akan membentuk Badan Layanan Unit Daerah (BLUD) untuk memastikan agar pembelinya sesuai target sasaran. Sedangkan pengelolaan tetap di tangan Disperkim.

Kriteria pembeli sama seperti hunian DP Nol Rupiah Klapa Village di Pondok Kelapa, Jakarta Timur yang peletakkan batu pertama (ground breaking) pada 18 Januari 2018.

Sejumlah kriteria itu antara lain warga DKI dengan nomor induk kependudukan (NIK) maksimal dikeluarkan tahun 2013, berusia 21 tahun atau telah menikah, dan memiliki gaji pokok dalam satu keluarga tidak melebihi Rp7 juta.
(ugo)