Bawaslu Beber Dua Wilayah di DKI Rawan Masalah Jelang Pilpres
Mesha Mediani | CNN Indonesia
Selasa, 06 Feb 2018 02:58 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menemui Gubernur Anies Baswedan untuk menyampaikan sejumlah hal terkait kesiapan Ibu Kota menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.
Salah satu poin yang dibahas bersama Anies, yakni soal kerawanan timbulnya masalah menjelang Pileg dan Pilpres 2019 di Jakarta. Hal itu berdasarkan pada pengalaman Pemilihan Gubernur DKI 2017 lalu, yang kemudian menjadi landasan Bawaslu DKI untuk melakukan pencegahan.
"Kami memetakan hal-hal yang kita antisipasi nanti pada saat pileg dan pilpres," kata Komisioner Bawaslu DKI Muhammad Jufri di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (5/2).
Ada sejumlah masalah terkait pemilu berdasar Pilgub DKI 2017 yang ditemukan Bawaslu DKI. Misalnya fenomena politik uang dan penggunaan isu-isu SARA sebagai senjata menjatuhkan lawan saat Pilgub DKI 2017.
Bawaslu DKI baru menyusun peta kerawanan pemilu dimaksud. Namun kata Jufri, berdasarkan pengalaman Pilgub DKI 2017, potensi munculnya masalah yang bisa berujung pada pelanggaran pemilu paling banyak terjadi di Jakarta Barat dan Jakarta Utara.
Di Jakarta Barat misalnya, Bawaslu DKI menemukan dan menyita materi kampanye hitam berupa pamflet yang menyudutkan salah satu pasangan calon. Saat itu, Bawaslu DKI menyita hampir dua truk pamflet berisi materi kampanye hitam.
Kemudian masalah pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilih juga banyak terjadi di Jakarta Barat, khususnya di Cengkareng.
"Beberapa warga yang tidak sempat menggunakan hak pilihnya di Cengkareng, itu juga bagian dari perhatian kami," kata Jufri.
Masalah lainnya saat Pilgub DKI 2017 terjadi juga di Jakarta Utara. Salah satunya pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain.
"Hal-hal seperti itu menjadi perhatian kami pada pelaksanaan pileg dan pilpres," kata Jufri.
Meski demikian, Bawaslu DKI saat ini tengan melakukan penyusunan strategi untuk mengantisipasi potensi masalah menjelang pemilu 2019. Sebab, waktu penyelenggaraan pemilu masih lumayan lama.
"Dan kami juga akan ekstra keras fokus pada wilayah-wilayah tersebut karena wilayah itulah yang sering terjadi masalah, baik pilkada maupun pemilu," kata Jufri. (osc)
Salah satu poin yang dibahas bersama Anies, yakni soal kerawanan timbulnya masalah menjelang Pileg dan Pilpres 2019 di Jakarta. Hal itu berdasarkan pada pengalaman Pemilihan Gubernur DKI 2017 lalu, yang kemudian menjadi landasan Bawaslu DKI untuk melakukan pencegahan.
"Kami memetakan hal-hal yang kita antisipasi nanti pada saat pileg dan pilpres," kata Komisioner Bawaslu DKI Muhammad Jufri di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (5/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:Isu Agama Bak Politik Uang di Pilkada 2018 |
Ada sejumlah masalah terkait pemilu berdasar Pilgub DKI 2017 yang ditemukan Bawaslu DKI. Misalnya fenomena politik uang dan penggunaan isu-isu SARA sebagai senjata menjatuhkan lawan saat Pilgub DKI 2017.
Bawaslu DKI baru menyusun peta kerawanan pemilu dimaksud. Namun kata Jufri, berdasarkan pengalaman Pilgub DKI 2017, potensi munculnya masalah yang bisa berujung pada pelanggaran pemilu paling banyak terjadi di Jakarta Barat dan Jakarta Utara.
Lihat juga:Masjid di Bayang-Bayang Tahun Politik |
Kemudian masalah pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilih juga banyak terjadi di Jakarta Barat, khususnya di Cengkareng.
"Beberapa warga yang tidak sempat menggunakan hak pilihnya di Cengkareng, itu juga bagian dari perhatian kami," kata Jufri.
Masalah lainnya saat Pilgub DKI 2017 terjadi juga di Jakarta Utara. Salah satunya pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain.
"Hal-hal seperti itu menjadi perhatian kami pada pelaksanaan pileg dan pilpres," kata Jufri.
Meski demikian, Bawaslu DKI saat ini tengan melakukan penyusunan strategi untuk mengantisipasi potensi masalah menjelang pemilu 2019. Sebab, waktu penyelenggaraan pemilu masih lumayan lama.
"Dan kami juga akan ekstra keras fokus pada wilayah-wilayah tersebut karena wilayah itulah yang sering terjadi masalah, baik pilkada maupun pemilu," kata Jufri. (osc)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK