Pabrik Tekstil Bandung Disegel karena Cemari Sungai Citarum

CNN Indonesia, CNN Indonesia | Jumat, 09/02/2018 16:07 WIB
Pabrik Tekstil Bandung Disegel karena Cemari Sungai Citarum Petugas Segel pabrik tekstil CV Sandang Sari di Bandung. (CNN Indonesia/HYG)
Bandung, CNN Indonesia -- Petugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama TNI dan Polri menyegel sementara perusahaan tekstil CV Sandang Sari yang beralamat di Jalan AH Nasution, Kelurahan Sindang Jaya, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, Jumat (9/2).

Pabrik itu disegel karena kedapatan tidak optimal mengelola Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sehingga membuang limbah cair yang bermuara ke sungai Citarum.

Penyegelan dilakukan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) KLHK, bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung dan Komandan Sektor 22 Citarum.


Kasubdit Sanksi Administrasi KLHK, Turyawan Ardi menuturkan, awalnya ada pengaduan masyarakat soal pembuangan limbah ke DLH Kota Bandung dan Provinsi Jabar. Lalu dari laporan tersebut pada Oktober 2017, pihaknya melakukan sampling pada air sungai di sekitar perusahaan.

Berdasarkan hasil uji laboratorium pada kadar air yang dibuang oleh pabrik ke aliran sungai Citarum, petugas menemukan air buangan limbah tidak sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan sehingga berpotensi mencemari air sungai.

"Kegiatan ini akumulasi, sejak 2016 teguran tertulis provinsi tapi tidak digubris. DLHK kota juga sudah koordinasi tapi kinerja perusahaan soal pembuangan limbah masih tidak bagus," kata Turyawan.

"Lalu kami verifikasi dengan sampling air limbahnya ada 4 parameter yang tidak memenuhi baku mutu, BOD, BOD5, PH dan TSS," ujar dia.


Tak hanya itu, perusahan tekstil ini juga telah melakukan pelanggaran karena izin pembuangan limbah cair sudah habis masa berlakunya. Pabrik itu juga tidak optimal dalam mengelola limbah bahan beracun berbahaya (B3).

"Mereka sudah meminta perpanjangan izin, namun pihak DLH Kota Bandung bagaimana mau kasih perpanjangan sementara belum memenuhi standar," ujarnya.

Setelah penyegelan ini KLHK memerintahkan pabrik untuk memperbaiki sarana IPAL dalam kurun waktu 30 hari.

"Untuk itu, kita sama-sama memonitoring sampai perusahaan benar-benar melakukan perbaikan," tegasnya.

Pemilik perusahaan, Andreas, tidak menyangkal temuan petugas. Namun dia meminta kompensasi waktu perbaikan mengingat pihaknya harus bertanggung jawab terhadap pesanan dan 500 karyawan.

"Dalam 30 hari ke depan bisa dilaksanakan. Tapi kita kan ada karyawan 500 orang, belum lagi ada orderan," ucapnya.


Andreas menyangkal pihaknya tak berupaya memperbaiki IPAL. Dia menyebut saat ini sudah ada lahan seluas 5.000 meter persegi untuk dijadikan IPAL.

"Bukannya tidak ada perbaikan, kami sudah berusaha pembangunan IPAL-nya mengikuti aturan. Namun saat ini terkendala perizinan tanah," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Turyawan menyatakan akan tetap bertindak tegas terhadap perusahaan tersebut. Jika dalam jangka waktu yang ditentukan pihak pabrik tidak melakukan upaya perbaikan, tidak menutup kemungkinan izin pabrik akan dicabut.

"Waktu yang lalu ke mana saja? Kami tegakkan aturan karena semakin lama berlarut berapa lama lagi sungai tercemar," tegasnya.

(hyg/gil)


ARTIKEL TERKAIT