Pemkot Bogor Minta Bantuan DKI Bangun Kolam Retensi
Mesha Mediani | CNN Indonesia
Selasa, 13 Feb 2018 04:17 WIB
Bogor, CNN Indonesia -- Pemerintah Kota Bogor saat ini sedang menyusun proposal pengajuan dana bantuan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk penambahan kolam retensi di beberapa titik di Bogor.
Kolam retensi dimanfaatkan sebagai tempat penampungan maupun peresapan air sementara saat hujan mengguyur. Wali Kota Bogor Bima Arya berharap kolam retensi mampu semaksimal mungkin menahan air dari hulu Sungai Ciliwung di Bogor, sehingga mengurangi limpahan air ke Jakarta.
"Upaya pengelolaan banjir terkait dengan warga Jakarta adalah membangun titik yang menjadi resapan air, yakni dengan membangun kolam retensi," kata Arya di Bendung Katulampa, Bogor, Jawa Barat, Senin (12/2).
Hal itu disampaikannya usai menerima kunjungan Gubernur DKI Anies Baswedan dan jajarannya ke Bendung Katulampa dan kolam retensi Cibuluh, Bogor Utara.
Tahun ini, Pemprov DKI sudah memberi dana hibah sebesar Rp10 milyar untuk Pemkot Bogor membangun kolam retensi seluas 7 ribu meter persegi di Cibuluh, Bogor Utara. Saat ini, kolam retensi hanya terdapat di sana.
"Saya kira sebanyak mungkin kita perlu kolam retensi. Mungkin tiga sampai lima titik lagi saya kira baik, terutama di daerah Tanah Sereal, Bogor Utara," katanya.
Bima memperkirakan, dibutuhkan biaya sekitar Rp40 miliar untuk membangun tiga sampai lima kolam retensi tersebut. Namun, pihaknya masih akan meminta Pemprov DKI mengevaluasi kelayakan kolam retensi Cibuluh terlebih dahulu.
Selain itu, Bima juga secara singkat menyebut permasalahan yang menghambat normalisasi bantaran Sungai Ciliwung yang membentang dari Bogor, Depok, Jakarta dan bermuara di Teluk Jakarta.
Pertama, kata Arya, ada kesulitan koordinasi karena pembagian kewenangan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang terbagi antara Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Pusat.
Permasalahan selanjutnya adalah pembebasan lahan yang belum rampung.
"Kedua, ada penguasaan fisik di lapangan oleh warga, sehingga agak memerlukan koordinasi yang intens untuk sosialisasi," katanya.
Sementara itu, Anies menyebut Pemprov DKI akan segera merencanakan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Bogor dan Pemkot Depok, yakni daerah yang terlewati Sungai Ciliwung membahas kebutuhan pencegahan dan penanganan banjir.
Saat ditanya langkah konkrit apa yang akan dilakukan guna mencegah banjir dan mengendalikan air dari hulu ke hilir, Anies beralasan masih akan berdiskusi dengan pemerintah setempat.
"Sekarang ini makanya kita harus duduk bersama. Kita tidak ingin sekadar sporadik. Kita ingin rencanakan dengan matang dan mengeksekusi dengan baik," ujarnya. (pmg)
Kolam retensi dimanfaatkan sebagai tempat penampungan maupun peresapan air sementara saat hujan mengguyur. Wali Kota Bogor Bima Arya berharap kolam retensi mampu semaksimal mungkin menahan air dari hulu Sungai Ciliwung di Bogor, sehingga mengurangi limpahan air ke Jakarta.
"Upaya pengelolaan banjir terkait dengan warga Jakarta adalah membangun titik yang menjadi resapan air, yakni dengan membangun kolam retensi," kata Arya di Bendung Katulampa, Bogor, Jawa Barat, Senin (12/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu disampaikannya usai menerima kunjungan Gubernur DKI Anies Baswedan dan jajarannya ke Bendung Katulampa dan kolam retensi Cibuluh, Bogor Utara.
Tahun ini, Pemprov DKI sudah memberi dana hibah sebesar Rp10 milyar untuk Pemkot Bogor membangun kolam retensi seluas 7 ribu meter persegi di Cibuluh, Bogor Utara. Saat ini, kolam retensi hanya terdapat di sana.
Bima memperkirakan, dibutuhkan biaya sekitar Rp40 miliar untuk membangun tiga sampai lima kolam retensi tersebut. Namun, pihaknya masih akan meminta Pemprov DKI mengevaluasi kelayakan kolam retensi Cibuluh terlebih dahulu.
Selain itu, Bima juga secara singkat menyebut permasalahan yang menghambat normalisasi bantaran Sungai Ciliwung yang membentang dari Bogor, Depok, Jakarta dan bermuara di Teluk Jakarta.
Pertama, kata Arya, ada kesulitan koordinasi karena pembagian kewenangan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang terbagi antara Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Pusat.
Permasalahan selanjutnya adalah pembebasan lahan yang belum rampung.
"Kedua, ada penguasaan fisik di lapangan oleh warga, sehingga agak memerlukan koordinasi yang intens untuk sosialisasi," katanya.
Sementara itu, Anies menyebut Pemprov DKI akan segera merencanakan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Bogor dan Pemkot Depok, yakni daerah yang terlewati Sungai Ciliwung membahas kebutuhan pencegahan dan penanganan banjir.
Saat ditanya langkah konkrit apa yang akan dilakukan guna mencegah banjir dan mengendalikan air dari hulu ke hilir, Anies beralasan masih akan berdiskusi dengan pemerintah setempat.
"Sekarang ini makanya kita harus duduk bersama. Kita tidak ingin sekadar sporadik. Kita ingin rencanakan dengan matang dan mengeksekusi dengan baik," ujarnya. (pmg)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK