Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta aparat kepolisian untuk tak mentolerir para pelaku penyerangan terhadap ulama maupun tokoh agama lainnya. Polisi harus menindak tegas siapapun pelakunya.
"Aparat keamanan diminta untuk bertindak tegas, sekeras-kerasnya memberikan tindakan itu, siapapun," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jumat (23/2).
Wiranto berpendapat tindakan penyerangan tersebut telah menganggu ketenteraman umum. Tak hanya itu, tindakan tersebut juga berpotensi memunculkan isu SARA yang bisa berakibat menganggu pelaksanaan pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wiranto menuturkan pemerintah dan kepolisian akan membongkar kasus penyerangan tersebut sehingga para pelaku bisa ditindak tegas.
"Maka siapa pun dia apakah perorangan, kelompok, kami peringatkan bahwa pemerintah akan bertindak tegas," ujar Wiranto.
Wiranto berharap kasus penyerangan tersebut tidak akan menganggu proses pelaksanaan pilkada dan pemilu. Jika kasus penyerangan tokoh agama sampai menganggu bahkan menggagalkan jalannya pilkada dan pemilu, kata Wiranto, maka hal itu merupakan kegagalan Indonesia.
"Maka siapa pun dia yang mencederai itu, mengganggu itu, mencoba menggagalkan itu dia adalah berkhianat kepada kepentingan bangsa," ujar Wiranto.
Rentetan aksi penyerangan terhadap tokoh agama terjadi sejak akhir Januari lalu di berbagai daerah.
Di antaranya terjadi di Pondok Pesantren Al Hidayah Cicalengka, Kabupaten Bandung. Pimpinan Ponpes KH Umar Basri dianiaya usai melaksanakan Salat Subuh, pada 27 Januari lalu.
Kemudian penyerangan terjadi terhadap pengurus Persis Ustaz Prawoto pada 1 Februari 2018. Lalu, pada Minggu (11/2), penyerangan terjadi di Gereja Santa Lidwina Bedog, Sleman, Yogyakarta.
(osc/gil)