Fadli Zon Akui Ada Tawaran Cawapres untuk Prabowo

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengakui ada tawaran dari pihak Istana kepada pada Prabowo Subianto untuk jadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo di Pilpres 2019. Namun Gerindra menyatakan bahwa Prabowo adalah calon presiden, bukan cawapres.

"Ya adalah utusan orang-orang yang datang menawarkan termasuk bergabung, Pak Prabowo menjadi cawapres dan sebagainya," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (2/3).

Menurut Fadli, dalam dunia politik, tawaran itu sah-sah saja dilakukan. Meski demikian Fadli menegaskan Gerindra telah memiliki sikap terkait posisi Prabowo di 2019.

Lihat juga: PDIP Bantah UU Pemilu Didesain untuk Calon Tunggal di Pilpres

"Kami tegaskan sekali lagi Gerindra akan mencalonkan Pak Prabowo bukan sebagai cawapres tapi sebagai capres," katanya.

Fadli mengatakan Prabowo bakal maju dengan koalisi yang nantinya juga akan dirumuskan posisi bakal calon wakil presiden sebagai sebuah paket pencalonan.

Fadli menduga tawaran cawapres untuk Prabowo adalah upaya memunculkan calon tunggal dalam Pilpres 2019. Calon tunggal, kata dia, sama saja dengan menciptakan oligarki kekuasaan.

Lihat juga: Presiden PKS Sebut Prabowo Enggan Jadi Cawapres Jokowi

"Ini saya kira membahayakan demokrasi kalau kemudian ingin menciptakan satu oligarki tersendiri," ujarnya.

Selain itu, Fadli menambahkan, Gerindra membuka diri kepada wacana kemungkinan terbentuknya poros baru. Sebab dengan munculnya calon alternatif makan pilihan rakyat akan semakin banyak.

"Kalau sekarang kan seperti dipaksa makanan yang itu tersedia, pilihannya terbatas. Walau kami dukung Pak Prabowo tapi kami ingin PT (presidential threshold) 0 persen karena juga tidak masuk akal," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Sohibul Iman mengungkapkan jika partainya mendapat tawaran dari pihak Istana untuk berkoalisi di 2019.

Lihat juga: Soal Wacana Cawapres Jokowi, Prabowo Tunggu Suara Gerindra

Namun tawaran itu ditolak lantaran PKS tidak menginginkan munculnya calon tunggal karena hanya ada satu calon yaitu Jokowi.

"Nah kita melihat itu tak sehat buat demokrasi. Saat ini kami belum menolak, bahasa ininya ya. Saya katakan rasionalitas politiknya kurang logis kalau PKS ikut bersama," ujar Sohibul kemarin. (sur)