Rumah Sengketa Halangi Proyek Tol Semarang-Batang

Damar Sinuko, CNN Indonesia | Sabtu, 03/03/2018 02:20 WIB
Rumah Sengketa Halangi Proyek Tol Semarang-Batang Ilustrasi proyek jalan tol. Sebuah rumah sengketa menghalanig pelaksanaan proyek tol Semarang-Batang. (Dok. Jasa Marga)
Semarang, CNN Indonesia -- Sebuah rumah di kawasan Ngaliyan, Semarang disebut menjadi penghalang jalannya pengerjaan proyek Jalan Tol Semarang-Batang yang ditargetkan bisa menjadi jalan fungsional pada Mudik Lebaran tahun 2018.

Rumah yang disebut menghalangi tersebut berada di Jalan Wahyu Asri Utara VIII Blok AA.36 Ngaliyan, yang diketahui milik Sri Urip Setyowati.

Rumah dengan tanah seluas 228 meter persegi ini sejak tahun 2004 menjadi obyek sengketa antara Sri Urip Setyowati dengan Okkie Jaloe Laksoni, di mana keduanya mengklaim sama-sama memiliki sertifikat kepemilikan dan hak atas tanah dan bangunan tersebut.



Sayangnya, hingga saat ini, proses sengketa yang sudah di tingkat Pengadilan belum juga selesai sehingga membuat kerja proyek tol Semarang-Batang harus terkendala.

Di sisi lain, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang memiliki wewenang dalam proses ganti untung merasa sudah tidak terkait karena uang ganti untung senilai Rp. 1,98 milyar telah dititipkan ke Pengadilan Negeri Semarang. Atas dasar itu, ketika nantinya telah dilakukan proses eksekusi, Pengadilan Negeri Semarang tinggal memberikan uang ganti untung tersebut kepada pemilik rumah yang sah.

"Kalau BPN proses ganti untung sudah selesai, uangnya dititipkan di Pengadilan Negeri Semarang. Nah kita tinggal menunggu saja, kapan PN Semarang mau mengeksekusi tanah berikut rumah yang ada tengah jalan ruas tol ini," ungkap Manajer Pengendalian Lahan PT.Jasa Marga Hadi Susanto.

Selain telah menitipkan uang ganti untung, pihak BPN juga telah mencabut hak kepemilikan atas tanah tersebut dan menyatakan lahan tersebut sebagai tanah negara.

"BPN sudah mencabut hak kepemilikan tanah rumah itu, statusnya dikembalikan sebagai tanah negara. Tapi kita tetap tidak bisa langsung membongkar rumah itu tanpa didahului eksekusi oleh Pengadilan. Kita sendiri sudah ajukan surat permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Semarang sejak bulan Januari 2018 lalu, tapi sampai saat ini belum ditanggapi," tambah Hadi.


Saat dikonfirmasi, pihak PN Semarang menyatakan akan mengecek berkas adanya penitipan konsinyasi biaya ganti untung senilai Rp1,98 milyar, dan surat permohonan eksekusi dari Jasa Marga Tol Semarang-Batang.

"Permintaan eksekusi memang seharusnya disampaikan lewat surat permohonan kepada Pengadilan. Tapi kalau soal rumah di Ngaliyan tersebut, kami akan mengecek dan memeriksanya lagi, betulkan sudah masuk atau belum," kata Juru Bicara PN Semarang, M Sainal.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo berharap sejumlah ruas tol Trans Jawa, termasuk Semarang-Batang, sudah bisa dilalui sebagai jalan fungsional mudik lebaran 2018 sehingga dapat memecah kepadatan di jalur Pantura Jawa. (kid/kid)