Kata Ahli soal 'Mission Impossible' Rumah DP Rp0 Rorotan

Tiara Sutari | CNN Indonesia
Sabtu, 03 Mar 2018 09:13 WIB
Pakar perkotaan menyebut pembangunan rumah tapak yang mengkloning program pemerintah DP nol rupiah muskil. Sebabnya, tanah di Jakarta jarang dan mahal.
Rumah percontohan ‘Pesona Rorotan’ yang menjadi polemik pasca Anies menyebut bahwa program rumah tapak dp nol ini bukanlah program Pemprov, diburu warga. (CNN Indonesia/ Tiara Sutari)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ribut-ribut soal pembangunan rumah tapak dengan uang muka down payment (DP) nol rupiah yang rencananya akan dibuat di Rorotan hingga saat ini belum mencapai kejelasan.

PT Nusa Kirana selaku pengembang menyebut bahwa rumah Rorotan DP nol rupiah yang mereka namai 'Pesona Rorotan' tetap bisa jalan dengan atau tanpa kerja sama dengan Pemprov DKI. Jika Pemprov menolak kerja sama, rumah itu tetap bisa dibangun oleh swasta.

Program itu berbeda dari milik pemerintah karena PT Nusa Kirana berencana membangun rumah tapak, alih-alih hunian vertikal.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


Namun rencana itu dimentahkan pakar perkotaan dari Universitas Tri Sakti Yayat Supriatna. Ia menilai rencana pembangunan itu tidak mungkin. Bukan soal pengembang yang membangunnya, melainkan penerapan program untuk versi rumah tapak.

Alasannya, Jakarta sudah tak mampu lagi membangun hunian murah versi tapak. Kurangnya ketersedian lahan membuat program itu sulit direalisasi. Di sisi lain, lahan yang semakin berkurang jelas akan membuat harga tanah semakin tinggi. DP nol rupiah jelas tak mungkin.

"Sulit ya. Begini, kalau untuk rumah tapak itu tanah sudah tidak ada. Rumah murah itu bisa hanya untuk model vertikal saja, tidak bisa horizontal," kata Yayat saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui telepon, Jumat (2/3).


Ia menilai, swasta bisa saja 'mengkloning' program pemerintah seperti rumah dengan DP nol rupiah. Menurut Yayat, itu karena Pemrov DKI yang tak memiliki ketegasan dan kejelasan soal program mereka sendiri. Pemprov hingga saat ini seolah enggan memberi tahu apa pun terkait program rumah DP nol rupiah sebelum Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diluncurkan.

Artinya masyarakat masih harus menunggu April mendatang, tanpa kejelasan apa pun.

"Harusnya mereka tegas mengatakan, kalau ada launching apa pun terkait DP nol hanya boleh dilakukan setelah BLUD aktif. Jangan seperti sekarang. Nanti, nanti saja terus jawabnya," kata Yayat. (rsa)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER