Anak Buah Bantah Anies-Sandi Berbeda soal Rumah Dp 0 Rorotan
Mesha Mediani | CNN Indonesia
Kamis, 01 Mar 2018 20:06 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan membantah kabar ada perbedaan pernyataan antara Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno soal uang muka (DP/down payment) nol Rupiah di Rorotan, Jakarta Utara.
Sejak beberapa waktu lalu, Sandi mengumbar bahwa rumah tapak dengan program DP nol rupiah di Rorotan, Jakarta Utara adalah program Pemprov DKI.
Di sisi lain, Anies memberi pernyataan yang terkesan membantah pernyataan Sandi. Anies menyebut hunian murah di Rorotan bukan program Pemprov DKI karena digagas perusahaan swasta di bidang properti, PT Nusa Kirana.
Agustino menyebut, Sandi tak pernah menyatakan hunian DP nol Rupiah di Rorotan merupakan program Pemprov DKI.
"Bukan. Pak Sandi nggak pernah bilang itu program pemprov. Pak Sandi bilang itu program yang mendukung program pemprov," kata Agustino kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/3).
"Mendukung, artinya bisa bekerja sama dengan kita, bisa juga tidak bekerja sama," lanjutnya.
Agustino menuturkan, sejak awal PT Nusa Kirana selaku pengembang memang memiliki banyak tanah di Rorotan. Pengembang, kata Agustino, berniat untuk meringankan beban pemprov dengan membangun hunian yang bisa dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Salah satunya dengan membangun ratusan unit rumah minimalis di atas lahan seluas 1,3 hektare di Rorotan yang bertajuk Pesona Rorotan.
Namun, Agustino mengatakan saat ini pengembang belum berkeinginan untuk memanfaatkan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari pemerintah pusat untuk menjual rumah Rorotan.
"Ternyata dia punya skema sendiri, bukan program FLPP. Kalau program FLPP, kan banyak aturannya," ujarnya.
Dia melanjutkan, saat ini Pemprov DKI sedang merancang peraturan gubernur (pergub) tentang rumah DP nol dan membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk mengelola program hunian murah itu.
Menurutnya, semua pengembang properti bebas untuk membangun rumah DP nol meski di luar FLPP, selama harganya bisa dijangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
"Kita tidak mengatur (harga jual) harus sekian. Kalau diluar FLPP ya silakan saja. Itu kan business oriented, sebagai pengusaha," kata Agustino.
Dia menegaskan, rumah Rorotan berbeda dengan rumah DP Nol bertajuk Klapa Village yang sedang dibangun di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Klapa Village resmi program Pemprov DKI karena akan menggunakan skema pembayaran FLPP.
Saat ini, Dinas Perumahan DKI masih menunggu apakah PT Nusa kirana bersedia bergabung dengan program FLPP pemerintah. Pertemuan akan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan.
"Kalau dia mau FLPP, silakan datang ke sini," ujarnya.
Tak Sinkron
Sebelumnya Anies Baswedan buka suara terkait ditundanya peletakan batu pertama atau ground breaking rumah dengan uang muka atau DP Nol Rupiah di Rorotan, Jakarta Timur yang sedianya dilakukan Rabu (28/2) ini.
Anies menyebut, hunian murah di Rorotan bukan merupakan program Pemprov DKI.
"Belum ada program itu. Yang kita sudah luncurkan, yang sudah diluncurkan (di Pondok Kelapa). Yang sekarang belum, belum ada," kata Anies di kawasan Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (28/2).
"Anda cek saja (rumah Rorotan) program siapa? Program pemprov? Tidak ada. Cek saja," kata Anies.
Adapun yang dimaksud Anies, yakni rumah Rorotan diketahui digarap oleh perusahaan swasta di bidang properti, yakni PT Nusa Kirana. Rumahnya pun akan dibangun di lahan 1,3 hektare milik perusahaan itu.
Sedianya peletakan batu pertama di Rorotan sudah disiapkan pihak Pemprov DKI. Hal itu bisa dilihat dari spanduk yang terbentang di 'Peresmian Lokasi Pembangunan Perumahan DP 0 Rupiah' sudah di pasang. Di dalam spanduk itu juga tertulis 'Program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Rorotan-Jakarta Utara, Rabu, 28 Februari 2018.'
Spanduk itu diposting oleh Sekretaris Daerah DKI Saefullah di instagram dengan akun miliknya @bang_ipul_DKI.
Di satu sisi Sandi mengumbar bahwa rumah tapak dengan program DP nol rupiah di Rorotan, Jakarta Utara adalah program Pemprov DKI. Bahkan Sandiaga menyatakan, hunian di Rorotan akan disinkronkan dalam beberapa minggu ke depan sesuai dengan aturan dari Pemprov DKI.
"Kami harapkan mungkin satu-dua minggu ke depan kami bisa sinkronkan programnya, atau mereka bisa menyasar target market yang lain karena kalau target market yang kita kejar antara Rp3,5 juta sampai Rp7 juta penghasilannya," kata Sandi.
[Gambas:Instagram] (osc/sur)
Sejak beberapa waktu lalu, Sandi mengumbar bahwa rumah tapak dengan program DP nol rupiah di Rorotan, Jakarta Utara adalah program Pemprov DKI.
Di sisi lain, Anies memberi pernyataan yang terkesan membantah pernyataan Sandi. Anies menyebut hunian murah di Rorotan bukan program Pemprov DKI karena digagas perusahaan swasta di bidang properti, PT Nusa Kirana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bukan. Pak Sandi nggak pernah bilang itu program pemprov. Pak Sandi bilang itu program yang mendukung program pemprov," kata Agustino kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/3).
Salah satunya dengan membangun ratusan unit rumah minimalis di atas lahan seluas 1,3 hektare di Rorotan yang bertajuk Pesona Rorotan.
Namun, Agustino mengatakan saat ini pengembang belum berkeinginan untuk memanfaatkan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari pemerintah pusat untuk menjual rumah Rorotan.
"Ternyata dia punya skema sendiri, bukan program FLPP. Kalau program FLPP, kan banyak aturannya," ujarnya.
Dia melanjutkan, saat ini Pemprov DKI sedang merancang peraturan gubernur (pergub) tentang rumah DP nol dan membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk mengelola program hunian murah itu.
Menurutnya, semua pengembang properti bebas untuk membangun rumah DP nol meski di luar FLPP, selama harganya bisa dijangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
"Kita tidak mengatur (harga jual) harus sekian. Kalau diluar FLPP ya silakan saja. Itu kan business oriented, sebagai pengusaha," kata Agustino.
Saat ini, Dinas Perumahan DKI masih menunggu apakah PT Nusa kirana bersedia bergabung dengan program FLPP pemerintah. Pertemuan akan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan.
"Kalau dia mau FLPP, silakan datang ke sini," ujarnya.
Tak Sinkron
Sebelumnya Anies Baswedan buka suara terkait ditundanya peletakan batu pertama atau ground breaking rumah dengan uang muka atau DP Nol Rupiah di Rorotan, Jakarta Timur yang sedianya dilakukan Rabu (28/2) ini.
Anies menyebut, hunian murah di Rorotan bukan merupakan program Pemprov DKI.
"Belum ada program itu. Yang kita sudah luncurkan, yang sudah diluncurkan (di Pondok Kelapa). Yang sekarang belum, belum ada," kata Anies di kawasan Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (28/2).
"Anda cek saja (rumah Rorotan) program siapa? Program pemprov? Tidak ada. Cek saja," kata Anies.
Sedianya peletakan batu pertama di Rorotan sudah disiapkan pihak Pemprov DKI. Hal itu bisa dilihat dari spanduk yang terbentang di 'Peresmian Lokasi Pembangunan Perumahan DP 0 Rupiah' sudah di pasang. Di dalam spanduk itu juga tertulis 'Program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Rorotan-Jakarta Utara, Rabu, 28 Februari 2018.'
Spanduk itu diposting oleh Sekretaris Daerah DKI Saefullah di instagram dengan akun miliknya @bang_ipul_DKI.
Di satu sisi Sandi mengumbar bahwa rumah tapak dengan program DP nol rupiah di Rorotan, Jakarta Utara adalah program Pemprov DKI. Bahkan Sandiaga menyatakan, hunian di Rorotan akan disinkronkan dalam beberapa minggu ke depan sesuai dengan aturan dari Pemprov DKI.
"Kami harapkan mungkin satu-dua minggu ke depan kami bisa sinkronkan programnya, atau mereka bisa menyasar target market yang lain karena kalau target market yang kita kejar antara Rp3,5 juta sampai Rp7 juta penghasilannya," kata Sandi.
[Gambas:Instagram] (osc/sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK