PSI Klaim Cuma Minta Saran Jokowi Menang di Pemilu Legislatif
Galih Gumelar | CNN Indonesia
Sabtu, 03 Mar 2018 17:46 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menyebut tak ada pembicaraan soal pemenangan Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2019 saat bertemu dengannya, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/3).
Yang ada hanya permemintaan saran kepada Jokowi mengenai cara memenangkan pemilu legislatif 2019. Di dalam pertemuan itu, Jokowi memberi saran agar PSI menjadi partai yang 'beda'.
"Di akhir-akhir kami memang bilang PSI punya target menang Pemilu 2019, dan beliau sampaikan tips-tips-nya," kata dia, di DPP PSI, Jakarta, Sabtu (3/3).
Pada pertemuan yang berlangsung sekitar 90 menit itu, lanjut Garce, pihaknya juga membicarakan mengenai ketimpangan, infrastruktur, dan berita-berita hoaks yang dianggapnya sudah memiliki tingkat keparahan yang akut.
Di samping itu, ia juga menyampaikan perihal gugatan Undang-Undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang dilayangkan pihaknya.
"Dulu kan yang gampang terkena berita hoaks adalah masyarakat di grassroot, yang tak punya level pendidikan yang baik. Namun, saat ini, tokoh yang punya akses informasi yang lebih baik pun bisa termakan hoaks. Itulah yang kami sampaikan ke Pak Jokowi," papar dia.
Di samping itu, Grace juga menyebut pertemuan itu murni atas inisiatif partainya dan bukan udangan langsung dari Jokowi.
"Dan Alhamdulilah, respons istana sangat baik dan kami tak menganggap [kunjungan ke istana] merupakan blunder politik," jelas dia.
Di tempat yang sama, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI Tsamara Amany menyatakan tudingan soal keberadaan pembicaraan itu yang dilontarkan sejumlah politikus dianggap sebagai upaya merendahkan PSI dan Jokowi.
"Kalau ada beberapa politisi yang merasa, seperti cacing kepanasan yang menyatakan istana dipakai untuk politik praktis. Ini merupakan pernyataan tidak berdasar dan berlebihan dan merupakan upaya untuk menginjak kami sebagai partai baru dan upaya delegitimasi Presiden Jokowi," cetus dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono mengatakan Presiden Joko Widodo telah menyalahgunakan kekuasaannya karena menggunakan Istana Negara untuk membicarakan pemenangan Pemilu 2019 bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
"Penyalahgunaan kekuasaan itu. Abuse of power," kata dia.
Terpisah, politikus PKS Nasir Djamil menyarankan Jokowi meminta maaf kepada publik karena telah menggunakan Istana Negara untuk membicarakan strategi memenangkan Pemilu 2019. Nama baik Jokowi sebagai negarawan akan tercoreng jika tidak mengakui kekeliruannya.
"Menyarankan agar keduanya [Jokowi dan Grace] meminta maaf dan mengakui kekeliruannya," ucap Nasir.
(arh)
Yang ada hanya permemintaan saran kepada Jokowi mengenai cara memenangkan pemilu legislatif 2019. Di dalam pertemuan itu, Jokowi memberi saran agar PSI menjadi partai yang 'beda'.
"Di akhir-akhir kami memang bilang PSI punya target menang Pemilu 2019, dan beliau sampaikan tips-tips-nya," kata dia, di DPP PSI, Jakarta, Sabtu (3/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di samping itu, ia juga menyampaikan perihal gugatan Undang-Undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang dilayangkan pihaknya.
 Ketua DPP PSI Tsamara Amany, di Jakarta, 2017. (Foto: CNN Indonesia/Safir Makki) |
Di samping itu, Grace juga menyebut pertemuan itu murni atas inisiatif partainya dan bukan udangan langsung dari Jokowi.
"Dan Alhamdulilah, respons istana sangat baik dan kami tak menganggap [kunjungan ke istana] merupakan blunder politik," jelas dia.
Di tempat yang sama, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI Tsamara Amany menyatakan tudingan soal keberadaan pembicaraan itu yang dilontarkan sejumlah politikus dianggap sebagai upaya merendahkan PSI dan Jokowi.
"Kalau ada beberapa politisi yang merasa, seperti cacing kepanasan yang menyatakan istana dipakai untuk politik praktis. Ini merupakan pernyataan tidak berdasar dan berlebihan dan merupakan upaya untuk menginjak kami sebagai partai baru dan upaya delegitimasi Presiden Jokowi," cetus dia.
"Penyalahgunaan kekuasaan itu. Abuse of power," kata dia.
Terpisah, politikus PKS Nasir Djamil menyarankan Jokowi meminta maaf kepada publik karena telah menggunakan Istana Negara untuk membicarakan strategi memenangkan Pemilu 2019. Nama baik Jokowi sebagai negarawan akan tercoreng jika tidak mengakui kekeliruannya.
"Menyarankan agar keduanya [Jokowi dan Grace] meminta maaf dan mengakui kekeliruannya," ucap Nasir.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK