Demokrat Bakal Rasional Tentukan Posisi AHY di 2019

Abi Sarwanto, CNN Indonesia | Rabu, 07/03/2018 06:55 WIB
Demokrat Bakal Rasional Tentukan Posisi AHY di 2019 Demokrat dan AHY akan melihat keinginan publik untuk capres alternatif atau poros ketiga selain Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2019. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrat belum menentukan koalisi sekaligus posisi Ketua Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk Pemilihan Presiden 2019. Demokrat akan menyikapi hal ini dengan rasional.

Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan partainya masih melihat respons publik terhadap keinginan calon alternatif atau mengikuti poros pendukung Joko Widodo maupun Prabowo Subianto.

"Pada saatnya hitung-hitungan waktu kami pasti akan menyikapi itu dengan rasional dan utuh bagaimana menyikapi apakah kemudian akan berdiri pada posisi mana, berkoalisi dengan siapa. Tentu itu dengan dinamika perjalan politik pasti nanti kami akan putuskan," kata Didik saat dihubungi, Selasa (6/3).
Menurutnya peluang Demokrat dan AHY ke poros Jokowi maupun ke Prabowo masih terbuka lebar. Namun, Demokrat juga tidak menafikan jika muncul keinginan publik terhadap calon alternatif.


Dalam arti lain, kata Didik, dengan perkembangan politik yang dinamis maka pengambilan keputusan terhadap pemilu 2019 jika dilakukan saat ini terlalu riskan.

"Butuh pemikiran yang cukup matang rasional dan juga harus bisa memberikan yang baik," katanya.
Di sisi lain, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nasidik mengatakan aturan ambang batas pencalonan presiden minimal 20 persen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu membuat partai dalam kondisi terjebak.

"Artinya pembicaraan mengenai koalisi harus di depan sejak awal. Sebelum penentuan siapa yang jadi capres atau cawapres," kata Rachland dihubungi terpisah.

Rachland menilai pembicaraan mengenai bakal calon presiden atau wakil presiden menjadi terlalu dini karena partai tidak ada yang bisa mengusung sendiri calonnya.

"Jebakannya di sini adalah, kalau parpol tidak punya calon untuk diusung jadi capres maupun cawapres, ya maka ada resiko bahwa partai pada pemilu 2019 yang serentak itu elektabilitasnya bisa jatuh," katanya.
Contohnya, kata dia, Golkar yang mengusung Jokowi harus bersiap-siap untuk menerima kenyataan tidak mendapat limpahan elektoral jika tidak menyandingkan calon wakil presiden. Karena yang akan mendapat kenaikan elektabilitas adalah PDIP sebagai partai asal Jokowi.

Untuk itu, Rachland menambahkan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Demokrat yang akan diselenggarakan pekan ini tidak akan membahas tentang capres dan cawapres.

"Jadi rapimnas akan merupakan rekomendasi yang lebih dekat dengan politik kebangsaan dan kesejahteraan daripada politik kekuasaan," kata Rachland. (osc/osc)