Masyarakat Adat di 9 Provinsi Terancam Tak Ikut Pemilu

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Ruka Somboliggi menyampaikan masih banyak masyarakat adat yang sulit meperoleh hak pilih dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres 2019.

Ruka menjelaskan, masyarakat Adat terkendala menyampaikan hak pilihnya dikarenakan beberapa sebab, salah satunya sulitnya memperoleh KTP elektronik (E-KTP) yang dijadikan syarat wajib dalam Pemilu. Pihaknya mencatat, jumlah masayarakat adat yang tidak bisa ikut pemilu itu mencapai 1 juta jiwa.

"Ada 121 komunitas adat di 9 provinsi. Sebanyak satu juta penduduk anggota komunitas adat tidak diakui dan tidak dapat mengurus KTP elektronik," ujar Ruka saat konferensi pers di Komnas HAM, Jakarta, Jumat (9/3).

Lihat juga: Pluralisme adalah Aset Bangsa Indonesia

Ruka merinci masih ada 200 kepala keluarga (KK) suku Ammatoa Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak mendapatkan KTP elektronik karena masyarakat adat tersebut menolak membuka penutup kepala yang menjadi simbol adat saat proses perekaman.

Selain aturan adat, Ruka juga menyampaikan salah satu kesulitan dalam membuat e-KTP adalah faktor agama.

"Tidak punya e-KTP karena agama tidak diakui, kepercayaan mereka tidak seperti agama resmi yang diakui oleh pemerintah," tutur Ruka.

Lihat juga: Masyarakat yang Enggan Coklit Terancam Kehilangan Hak Pilih

Lebih dari itu, Ruka menjelaskan hasil Pilkada serentak 2018 yang dilanjutkan oleh Pilpres 2019 akan sangat memengaruhi kehidupan masyarakat adat dari berbagai aspek.

"Masyarakat adat itu keinginannya hanya ingin jadi warga negara yang sepenuhnya memiliki hak untuk memilih," demikian Ruka. (dal/dal)