Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Gubernur tetap harus dipilih oleh rakyat lewat pemilihan langsung.
Penyataan Tjhajo itu sekaligus menolak usulan Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang ingin Gubernur dipilih langsung oleh presiden.
"Saya secara pribadi tidak setuju [dengan gagasan Tommy]," kata Tjahjo, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tjahjo berpendapat pemilu langsung merupakan bentuk kedaulatan rakyat untuk bisa menentukan sendiri calon pemimpinnya.
Dengan dipilih langsung, kata bekas Sekjen PDIP itu, rakyat bisa memilih kepala daerah yang dianggap amanah dan bisa memahami keinginan rakyat.
"Kepala desa pun dipilih langsung oleh rakyat, pemilihan presiden pun dipilih oleh rakyat," ujarnya.
 Ketua Umum Partai Berkarya Tommy Soeharto (tengah) mengusulkan pemilihan Gubernur oleh Presiden. ( Foto: ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha) |
Kendati demikian, Tjahjo mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam proses pemilihan langsung tersebut. Misalnya, maraknya calon kepala daerah yang terkena kasus korupsi.
Namun, menurut Mendagri, hal tersebut bukan kesalahan dalam sistem pemilihannya. Hal itu adalah persoalan perilaku atau etika dari para calon.
"Perilaku, budaya yang harus diluruskan oleh aturan-aturan," ucap Tjahjo.
Sebelumya, Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto mengatakan seharusnya gubernur dipilih langsung oleh presiden.
Tommy berpendapat presiden lebih baik memilih langsung para gubernur, meski proses pemilihannya tak sepenuhnya diputuskan oleh presiden.
Nantinya, presiden akan memilih nama-nama calon gubernur yang disodorkan oleh DPRD setempat.
"Tetapi pemilihannya tidak wewenang penuh daripada presiden. Pemilihannya diusulkan oleh DPRD setempat. Misalnya DPRD kirim 10 nama, presiden memilih di antara sepuluh nama tersebut," katanya usai menutup Rapimnas ke-III Berkarya, di Solo, Jawa Tengah, Minggu (11/3).
Tommy menilai pemilihan Gubernur oleh Presiden bukan berarti tidak demokratis. Dia pun membandingkan dengan pemilihan Camat yang ditunjuk oleh Bupati ataupun Wali Kota.
(dal/arh)