Penghitungan Suara Pilkada Tak Digelar di Desa dan Kelurahan

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi II DPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri sepakat penghitungan suara Pilkada serentak 2018 tidak lagi dilakukan di tingkat kelurahan atau desa oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Tingkat terendah penghitungan suara akan dilakukan di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria mengatakan pemungutan suara akan tetap dilakukan di tempat pemungutan suara (TPS), namun kemudian lanjut dihitung di tingkat kecamatan, lalu kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat nasional. 

"Rekapitulasi yang sebelumnya ada di tingkat kelurahan atau desa, langsung dilakukan PPK," kata Riza di Gedung DPR, kemarin malam.

Lihat juga: KPU, DPR dan Pemerintah Sepakat Kader Parpol Jadi Calon DPD

Kesepakatan soal penghitungan suara antara ketiga lembaga bakal dituangkan dalam Peraturan KPU yang akan diundangkan ke Kementerian Hukum dan HAM.

Riza mengamini bahwa peraturan itu berbeda dengan Pilkada sebelumnya. Namun, menyebut perubahan itu tidak bersifat signifikan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari dampak perubahan tersebut.

"Rekapitulasi suara perubahannya tidak ada yang signifikan kecuali penghitungan suara.

Lihat juga: KPU Sebut Jokowi Tak Perlu Cuti Kampanye Saat Pilpres

Selain mengenai penghitungan suara, Komisi II DPR, KPU, dan Kemendagri juga menyepakati sejumlah peraturan terkait Pilkada serentak.

Peraturan-peraturan yang telah disepakati antara lain soal rancangan PKPU tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, tentang Penyusunan Daftar Pemilih Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu, serta tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Kemudian, ketiga lembaga tersebut juga menyetujui rancangan PKPU tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian dan Verifikasi Perseorangan Calon Peserta Pemilu dan Pencalonan Anggota DPD.

Selain itu, ada pula tujuh rancangan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang dibahas dan disepakati.

Lihat juga: Eks Komisioner KPU Cemaskan Kualitas Pemilu Menurun

"Hari ini KPU, Bawaslu, Kemendagri bersama Komisi II membahas lima peraturan KPU dan tujuh peraturan Bawaslu terkait pilkada. Secara umum tidak ada perubahan yang signifikan karena peraturan Bawaslu yang disusun dari peraturan KPU ini tidak banyak perubahan di undang-undang," kata Riza.

Peraturan-peraturan yang disepakati akan dituangkan dalam bentuk PKPU. (gil)