Ferry menilai selama ini parpol menjadi akar masalah dalam perhelatan pemilu, seperti politik uang dan kaderisasi kepemimpinan yang cenderung elitis.
Oleh sebab itu, upaya akreditasi penting dilakukan kepada parpol agar para kader yang dihasilkan memiliki kualitas dan kapabilitas untuk menduduki posisi penting di pemerintahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi parpol itu nanti ibaratnya buah yang dijual di pasar, kalau tak berkualitas dan diobral ya, dibeli. Selama ini kan seperti ini kecenderungan kita memilih calon pemimpin," kata Ferry.
Hal itu ia sampaikan saat berdiskusi tentang pilkada 2018 yang berintegritas di Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Rabu (21/3).
Ferry berpendapat parpol sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia masih sibuk membenahi tata kelola partai yang belum demokratis.
Oleh sebab itu, akreditasi parpol dianggap penting untuk menjamin berlangsungnya nilai-nilai demokrasi dalam pengelolaan partai politik.
"Partai politik kan, instrumen demokrasi, tapi tata kelolanya justru oligarkis, dan masih pakai cara tradisional. Sistem partisipatif tidak jalan," katanya.
Ferry mengatakan selama ini akreditasi identik dilakukan oleh insititusi pendidikan. Padahal menurutnya parpol juga perlu diperlakukan sama. Hal itu untuk melihat kredibilitas dan kelayakan suatu parpol, baik dari sisi pengaderan maupun dari sisi finansialnya.
"Jadi ibarat sebuah lembaga, parpol perlu diakreditasi. Apakah dia itu kuat, apakah keuangannya baik, rekrutmennya baik, dan lainnya," kata Ferry. (pmg/sur)