JPRR Daftar Jadi Lembaga Resmi Pengawas Pemilu

Jakarta, CNN Indonesia -- Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) mendaftar sebagai lembaga resmi pengawas pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2019 ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Selasa (27/3).

Ketua Bawaslu Abhan mengapresiasi langkah tersebut, menyadari pihaknya memiliki keterbatasan sumber daya manusia dalam mengawasi pemilu serentak.

"Nanti ada pemilu legislatif, ada juga pemilihan presiden. Hari ini rencana JPPR akan mendaftarkan diri sebagai pemantau resmi dan ikut berpartisipasi dalam pengawasan pemilu," kata Subhan di Gedung Bawaslu, Jakarta.

Subhan pun mengimbau agar komponen atau lembaga masyarakat yang lain ikut mendaftar sebagai lembaga pengawas pemilu ke Bawaslu.

Lihat juga: KPU Tolak Usulan Mendagri soal Pergantian Calon Kepala Daerah

"Kami mendorong agar banyak komponen masyarakat atau lembaga yang peduli dalam pemilu untuk terlibat dalam pemantauan pemilu serentak," kata Subhan

Di tempat yang sama, Koordinator Nasional JPPR Sunanto mengatakan pihaknya menyadari banyaknya jumlah peserta pemilu, tidak sebanding dengan SDM Bawaslu, terutama di tingkat daerah.

Oleh karena itu, dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kinerja pengawas sehingga bisa meningkatkan kualitas pemilu.

"Pengawas di tingkat daerah jumlahnya sangat sedikit dibanding dengan peserta pemilu. Contohnya begini, satu dapil ada 10 calon untuk satu partai, dikali jumlah partai politik, belum ditambah lagi calon DPD Pesertanya saja belum ditambah tim suksesnya," kata Sunanto.

Lihat juga: Gugatan JR-Ance Selian Tak Diterima PTTUN Medan

Sunanto menyebut target besar jumlah partisipasi pemilih yang mencapai angka 77,5 persen harus diikuti dengan kualitas dari pemilu itu sendiri. Ia menyebut pemilu berkualitas bisa diukur dengan kemampuan pemilih untuk memilih berdasarkan pilihannya sendiri.

"Mereka mampu dengan sadar tanpa intervensi untuk datang memilih, tapi dia termotivasi dengan visi dan misi dari kandidatnya bukan karena sogokan uang," kata Sunanto

Untuk itu, Sunanto mengatakan JPPR juga fokus dalam pendidikan masyarakat mengenai pemilu. Baik itu proses sepanjang pemilu, atau pun informasi rekam jejak peserta pemilu.

"Sehingga nantinya setiap peserta pemilu yang beradu semuanya berkualitas. Dan publik bisa menilai apakah calon ini bisa diandalkan atau tidak selama lima tahun ke depan," kata Sunanto.

Lihat juga: Tiga Jaksa Gakkumdu Tangani Perkara Tersangka JR Saragih

Untuk mendukung pendidikan ini, Sunanto menyebut JPPR melibatkan Muhamadiyah, Nahdatul Ulama, berbagai perguruan tinggi, LSM, dan organisasi lintas agama. Hal ini dilakukan agar pendidikan dan ajakan keterlibatan pemilu bisa menjangkau setiap lapisan masyarakat.

JPPR sudah membentuk tim pengawasan di 9 Provinsi, yakni Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Maluku, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, dan DKI Jakarta.

"Kami akan berusaha semaksimal mungkin dalam membantu Bawaslu dalam hal pengawasan," kata Sunanto.

(aal)