Golkar: Akan Ada Uji Materi UUD agar JK Bisa Jadi Cawapres
Bimo Wiwoho | CNN Indonesia
Rabu, 28 Mar 2018 04:05 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Dewan Pembina Partai Golkar Fahmi Idris mengatakan bakal ada pihak yang mengajukan uji materi atau judicial review terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi agar Jusuf Kalla dapat maju kembali menjadi calon wakil presiden pada 2019.
Fahmi mengatakan hal tersebut ketika ditanya apakah Golkar masih ingin mengusung JK sebagai cawapres.
Sesuai pasal 7 UUD 1945, JK tidak dapat menjadi cawapres kembali. Dalam pasal itu disebutkan batas maksimal seseorang dapat menjabat sebagai wakil presiden adalah dua kali periode.
"Bukan (amandemen UUD 1945), melalui MK. Jadi tentu akan ada nanti judicial review," kata Fahmi di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (27/3).
"Bisa oleh orang, juga bisa oleh Golkar, tapi kemungkinannya dimajukan oleh orang," lanjutnya.
Fahmi kembali menegaskan bahwa Golkar masih berniat mengusung JK menjadi cawapres Jokowi. Apabila MK membolehkan hal tersebut, lanjut Fahmi, Golkar akan mempertimbangkan lebih lanjut.
Sebaliknya, jika MK tidak membolehkan JK mencalonkan diri kembali, maka Golkar akan mencari tokoh yang lain.
"Menurut pertimbangan kami, mencari tokoh lain itu tidak terlalu sulit dan rumit, karena kita punya calon," kata Fahmi.
Fahmi mengatakan tokoh lain yang akan dipertimbangkan untuk menjadi cawapres selain JK adalah Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Fahmi mengatakan Airlangga telah diusulkan menjadi cawapres sejak musyawarah nasional luar biasa Desember 2017 oleh para kader.
"Kemarin pada waktu raker juga isu itu juga diangkat. Juga mencalonkan ketua umum sebagai cawapres," katanya.
Airlangga sendiri masih enggan berkomentar banyak mengenai cawapres dari partai Golkar. Dia kembali mengatakan Golkar akan membicarakan cawapres secara lebih intensif setelah pilkada 2018 selesai dilaksanakan.
Dia mengatakan hal itu pun telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo saat bertemu di Istana Bogor pekan lalu.
"Bahwa sejauh ini kan diadakan pembicaraan-pembicaraan dengan ketua-ketua partai yang mendukung beliau, dan tentunya yang dibahas baru dalam tahap kriteria-kriteria, " kata Airlangga. (pmg)
Fahmi mengatakan hal tersebut ketika ditanya apakah Golkar masih ingin mengusung JK sebagai cawapres.
Sesuai pasal 7 UUD 1945, JK tidak dapat menjadi cawapres kembali. Dalam pasal itu disebutkan batas maksimal seseorang dapat menjabat sebagai wakil presiden adalah dua kali periode.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bisa oleh orang, juga bisa oleh Golkar, tapi kemungkinannya dimajukan oleh orang," lanjutnya.
Sebaliknya, jika MK tidak membolehkan JK mencalonkan diri kembali, maka Golkar akan mencari tokoh yang lain.
"Menurut pertimbangan kami, mencari tokoh lain itu tidak terlalu sulit dan rumit, karena kita punya calon," kata Fahmi.
Fahmi mengatakan tokoh lain yang akan dipertimbangkan untuk menjadi cawapres selain JK adalah Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Fahmi mengatakan Airlangga telah diusulkan menjadi cawapres sejak musyawarah nasional luar biasa Desember 2017 oleh para kader.
"Kemarin pada waktu raker juga isu itu juga diangkat. Juga mencalonkan ketua umum sebagai cawapres," katanya.
Airlangga sendiri masih enggan berkomentar banyak mengenai cawapres dari partai Golkar. Dia kembali mengatakan Golkar akan membicarakan cawapres secara lebih intensif setelah pilkada 2018 selesai dilaksanakan.
Dia mengatakan hal itu pun telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo saat bertemu di Istana Bogor pekan lalu.
"Bahwa sejauh ini kan diadakan pembicaraan-pembicaraan dengan ketua-ketua partai yang mendukung beliau, dan tentunya yang dibahas baru dalam tahap kriteria-kriteria, " kata Airlangga. (pmg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK