"Pemerintah harus menjaga dua kepentingan dari perusahaan dan pengemudi serta penumpang. Bagaimana melayani masyarakat dengan baik, menjaga keamanan, kenyamanan, dan harga jangan terlalu mahal," ujar JK di kantor wakil presiden Jakarta, Selasa (3/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
JK menilai pentingnya komunikasi intensif antara Kemenhub dengan aplikator dan pengemudi dalam menentukan tarif tersebut.
ADVERTISEMENT
Lihat juga:Tarif Baru Ojek Online Batal |
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya memastikan tak akan mengajukan revisi UU 22/2009 tentang LLAJ untuk mengakomodasi aturan bagi ojek online. Alasannya, butuh waktu lama jika ingin merevisi aturan tersebut.
Ini berbeda dengan taksi online yang diatur dalam Permenhub 108/2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
Menurut JK, tanpa regulasi khusus pun pengemudi dapat dijerat pidana umum jika merugikan penumpang.