Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Koordinator Bidang Maritim menilai minimnya peran komando pusat menjadi penyebab persoalan kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum berlarut-larut.
Deputi IV Kemenko Maritim Safri Burhanuddin mengungkapkan permasalahan DAS Citarum hampir sama dengan permasalahan DAS di China.
Namun, suara pemerintah China hanya satu yaitu berasal dari satu partai. Efeknya, pemerintah China bisa mengendalikan permasalahan DAS lebih cepat dibandingkan Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pimpinan di China cuma satu. Begitu partai mengatakan (perintah), tidak ada yang ribut," ujar Safri di sela seminar
A Call for Comprehensive Water Strategy in the Citarum Watershed di Gedung BPPT, Jumat (6/4).
Karenanya, pemerintah menunjuk satu pejabat pemegang komando untuk mengatasi persoalan di Citarum. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Tim Pengarah Tim DAS Citarum.
Luhut akan dibantu oleh tiga Wakil Ketua yakni Menkopolhukam Wiranto; Menko Perekonomian Darmin Nasution; dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.
Dalam sambutan pembukaan seminar yang dibacakan oleh Safri, Luhut mengingatkan peran penting Citarum dalam menghidupi 27 juta penduduk dan memasok sumber air bersih bagi 80 persen penduduk DKI Jakarta. Citarum juga mengairi 420 ribu hektar sawah dan penghasil 1.880 MegaWatt (MW) listrik untuk Jawa dan Bali melalui pasokan air ke tiga waduk utama, yaitu Saguling, Cirata dan Jatiluhur.
 Salah satu aliran sungai bermuara ke Citarum yang terkena limbah. (Foto: CNN Indonesia/Adhi) Wicaksono |
Alih Fungsi LahanSayangnya, kondisi Sungai Citarum cukup memprihatinkan. Di bagian hulu, lanjut Safri, terjadi alih fungsi lahan hutan lindung secara masif untuk dijadikan lahan pertanian yang mengabaikan kaidah pertanian yang baik. Akibatnya, terjadi erosi dan sedimentasi.
"Setidaknya terhadap 80 ribu hektar lahan dengan kategori kritis dan sangat kritis yang perlu segera dihijaukan kembali," ujar Safri saat membacakan sambutan Luhut.
Limbah domestik yang dihasilkan oleh masyarakat di sepanjang bantalan sungai juga belum bisa ditangani dengan baik.
Jumlah sampak rumah tangga mencapai 20.462 ton per hari, dan sekitar 71 persen di antaranya tidak terangkat sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kemudian, 35,5 ton per hari kotoran manusia dan 56 ton per hari kotoran hewan/ ternak dibuang langsung ke sungai.
Selain itu, masih banyak industri yang tidak melakukan pengolahan limbah dengan baik. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, setidaknya terdapat 1.900 industri sepanjang DAS Citarum di mana 90 persen diantaranya tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai dan menghasilkan limbah cair sebanyak 340 ribu ton per hari.
"Akibatnya, tidak mengherankan apabila saat ini Sungai Citarum dinobatkan menjadi salah satu sungai terkotor di dunia," ujarnya.
Jokowi sendiri berkomitmen untuk merampungkan masalah Citarum secara menyeluruh dalam tempo 7 tahun. Mulai dari kawasan hulu, tengah hingga bagian hilir sungai yang panjangnya mencapai 297 kilometer itu.
(asa)