PN Semarang Terbitkan Penetapan Pengosongan Lahan untuk Tol

Dika Dania Kardi | CNN Indonesia
Senin, 09 Apr 2018 03:42 WIB
PN Semarang telah menerbitkan surat penetapan pengosongan terhadap satu-satunya rumah yang masih berdiri di jalur Tol Semarang-Batang karena sengketa warisan.
PN Semarang menyatakan telah menerbitkan surat penetapan pengosongan terhadap rumah yang masih berdiri di jalur Tol Semarang-Batang. (CNN Indonesia/Damar Sinuko)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengadilan Negeri Semarang menyatakan telah menerbitkan surat penetapan pengosongan terhadap sebuah rumah di Kelurahan Tambak Aji, Kota Semarang, yang masih berdiri di jalur Tol Semarang-Batang, Jawa Tengah. Selani itunamun ganti ruginya sudah dititipkan di pengadilan negeri tersebut.

"Setelah ada permohonan dari pelaksana proyek tol beberapa waktu lalu kami sudah keluarkan penetapan berkaitan dengan pengosongan rumah itu," kata juru bicara Pengadilan Negeri Semarang M.Sainal di Semarang, Minggu (8/4) seperti dikutip Antara.


Sainal mengatakan pengosongan terhadap rumah yang berdiri di atas lahan seluas 228 meter persegi tersebut sudah bisa dilakukan. Dengan demikian, lanjut dia, pembangunan proyek jalan tol tersebut diberlanjut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berkaitan dengan uang ganti rugi yang dititipkan di pengadilan, menurut dia, akan tetap tersimpan hingga pihak yang berhak atas uang tersebut datang mengambil.

"Bila memang ada perselisihan, bisa diselesaikan dahulu. Uangnya tidak akan hilang," katanya.


Sebelumnya, sebidang tanah seluas 228 meter persegi di Kelurahan Tambak Aji, Kota Semarang yang masuk dalam.jalur tol Sematang-Batang, belum diserahkan pemiliknya.

Manajer Pengendalian Lahan PT Jasa Marga Semarang-Batang, Hadi Susanto, mengatakan, lahan milik Sri Urip Setyowati tersebut uang ganti untungnya sudah dititipkan di Pengadilan Negeri Semarang sejak setahun lalu. Namun, lanjut dia, proses konsinyasi lahan tersebut tidak kunjung tuntas.

Ia mengakui terdapat sengketa atas lahan yang berada di Jalan Wahyu Asri Utara VIII/ AA.36, Kelurahan Ngaliyan tersebut.

"Bahkan BPN sudah mencabut hak kepemilikan atas tanah tersebut dan menyatakan lahan tersebut sebagai tanah negara," katanya.

Hadi menambahkan setidaknya akhir Maret lahan tersebut harus sudah bebas, mengingat proses pembangunan agar jalan tol bisa dibuka saat mudik nanti butuh waktu dua bulan.

(antara)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER