Jakarta, CNN Indonesia -- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) DKI Jakarta masih menggodok pembentukan unit pelaksana teknis (UPT) untuk mengelola rumah dengan uang muka (down payment/DP)
nol rupiah. Nantinya, UPT itu sebagai wadah jual-beli hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kepala Disperkim DKI Agustino Darmawan menargetkan pembentukan UPT rampung pada pertengahan April 2018, sebagaimana janjinya sejak lama.
"Sebelum tanggal 16 April harus sudah selesai. Saya kan, janjinya April dari tanggal 1 sampai 30, supaya adil tanggal berapa? Tanggal 16," kata Agustino di Gedung DPRD DKI, Selasa (10/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Agustino pun akan meminta persetujuan Gubernur Anies Baswedan untuk meneken peraturan gubernur (pergub) soal pembentukan UPT.
"Tanggal 16 April harus sudah ditandatangani gubernur pembentukan UPT," ujarnya.
Dengan rampungnya pembentukan UPT, Agustino memastikan warga bisa mulai memesan rumah DP nol rupiah yang sudah dibangun Pemprov DKI berlokasi Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
Rumah bertajuk Klapa Village itu berdiri di atas tanah seluas 5.680 meter persegi dengan tipe 21 seharga Rp184,8 juta dan tipe 36 seharga Rp316,8 juta.
"Iya, bisa. UPT untuk pelayanan rumah DP nol," ujarnya.
Adapun Pemprov DKI berencana menganggarkan Rp2,625 triliun per tahun untuk menalangi pembayaran uang muka program Rumah DP Nol.
Angka tersebut dinilai cukup untuk menalangi uang muka dari 50 ribu unit rumah DP nol yang ditargetkan Pemprov DKI per tahun.
"Dukungan uang muka Rp2,625 triliun. Untuk Jakarta konsepnya rumah susun, rata-rata Rp350 juta. Setiap tahunnya kita anggap ada 50 ribu konsumen yang akan mengakses rumah DP Rp0," kata Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati di Gedung DPRD DKI, Senin (9/4).
(pmg/gil)