Rumah DP Nol di Rorotan Bukan Hunian Subsidi Pemerintah
Patricia Diah Ayu Saraswati | CNN Indonesia
Minggu, 04 Mar 2018 05:17 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut skema pembayaran rumah DP nol rupiah di Rorotan, Jakarta Utara, tidak menggunakan skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Menurut Sandi rumah DP nol di Rorotan tersebut merupakan inisiatif dari pihak swasta.
"Jadi yang kita sepakati kemarin adalah ini bukan skema FLPP," kata Sandi di kawasan Pecinan Glodok, Jakarta, Sabtu (3/3).
FLPP adalah pembiayaan perumahan dengan skema subsidi dari pemerintah bekerjasama dengan bank nasional.
Dalam skema tersebut, Pemerintah Pusat menempatkan sejumlah dana di bank untuk disalurkan dalam bentuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada masyarakat dengan bunga yang rendah.
Sandi menyampaikan opsi skema non-FLPP itu muncul karena harga yang ditawarkan oleh pengembang tinggi.
Diberitakan sebelumnya, PT Nusa Kirana selaku pengembang mematok harga Rp350 juta per unit untuk tipe 27/45. Hal ini tak memenuhi syarat sebagaimana aturan untuk KPR dengan metode FLPP yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 425/KPTS/M/2015 tentang Batasan Harga Jual Rumah yang Dapat Diperoleh Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera.
Nantinya, Sandi menambahkan, akan ada pertemuan lanjutan untuk membahas kesepakatan tersebut dengan PT Nusa Kirana selaku pengembang.
Tak hanya itu, dirinya juga akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Saya akan laporkan ke bapak Gubernur dan berkoordinasi dengan kepala dinas untuk teknisnya," ujarnya.
Jika skema non-FLPP tersebut disepakati, kata Sandi, hal itu menjadi terobosan baru dalam program rumah DP nol rupiah yang diinisiasi oleh pihak swasta.
"Kami bisa hadirkan rumah murah dan bisa apresiasi untuk PT Nusa Kirana," tandas dia.
(arh)
Menurut Sandi rumah DP nol di Rorotan tersebut merupakan inisiatif dari pihak swasta.
"Jadi yang kita sepakati kemarin adalah ini bukan skema FLPP," kata Sandi di kawasan Pecinan Glodok, Jakarta, Sabtu (3/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam skema tersebut, Pemerintah Pusat menempatkan sejumlah dana di bank untuk disalurkan dalam bentuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada masyarakat dengan bunga yang rendah.
Diberitakan sebelumnya, PT Nusa Kirana selaku pengembang mematok harga Rp350 juta per unit untuk tipe 27/45. Hal ini tak memenuhi syarat sebagaimana aturan untuk KPR dengan metode FLPP yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 425/KPTS/M/2015 tentang Batasan Harga Jual Rumah yang Dapat Diperoleh Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera.
Tak hanya itu, dirinya juga akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Saya akan laporkan ke bapak Gubernur dan berkoordinasi dengan kepala dinas untuk teknisnya," ujarnya.
Jika skema non-FLPP tersebut disepakati, kata Sandi, hal itu menjadi terobosan baru dalam program rumah DP nol rupiah yang diinisiasi oleh pihak swasta.
"Kami bisa hadirkan rumah murah dan bisa apresiasi untuk PT Nusa Kirana," tandas dia.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK