Anggaran DPR Rp7,7 Triliun Banyak Dihabiskan Buat Gedung Baru

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing menyatakan kenaikan anggaran parlemen tahun 2019 sebesar Rp7,72 triliun atau naik sekitar Rp2 triliun dari tahun 2018, paling banyak digunakan salah satunya untuk kelanjutan pembangunan gedung baru DPR.

"Saya rasa paling banyak itu pembangunan gedung dan alun-alun yang akan datang," kata Anton di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (10/4).

Anton menganggap kenaikan anggaran yang masuk dalam satuan kerja Sekretariat Jenderal itu masih dalam tataran wajar. Anggaran pembangunan gedung, kata dia, untuk tahap kedua.

"Walaupun tahap pertama belum dilakukan. Tetapi itu tetap harus kami anggarkan. Di samping itu juga anggaran alun-alun (demokrasi)," kata dia.

Untuk tahap pertama, DPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp601 miliar untuk pembangunan gedung baru dan alun-alun demokrasi. Menurut Anton, anggaran itu pun sampai saat ini masih belum cair.

Dengan demikian, Anton mengatakan anggaran untuk pembangunan gedung tahap kedua yang masuk dalam rencana kerja anggaran (RKA) 2019, baru sebatas usulan BURT.

Lihat juga: DPR Ajukan Rencana Anggaran Rp7,7 Triliun untuk 2019

Politikus Golkar ini pun belum dapat memberikan rincian pembangunan gedung dan alun-alun demokrasi yang menggunakan sistem multi-year ini karena masih menunggu pagu indikatif keluar.

"Saya rasa itu tidak bisa saya jawab sekarang karena kami tunggu pagu indikatif ya. Kalau usulan bisa saja ... [kisaran] biasanya itu lebih [besar] karena tahap pembangunan ya," ujar dia.

Anton pun menampik pro kontra di masyarakat terhadap pembangunan gedung baru anggota dewan. Sebab, gedung anggota dewan saat ini dinilai tidak layak sebagai gedung pemerintahan seperti instansi negara lainnya.

"Yang pro kontra siapa? Yang mengatakan rakyat siapa? Saya wakil rakyat. Apakah kalian wakil rakyat? Yang wakil rakyat saya. Yang mengetahui kondisi saya," katanya.

Lihat juga: Pembangunan Gedung Baru DPR Harus atas Rekomendasi PUPR

Selain itu, Anton menuturkan kenaikan anggaran parlemen juga ditujukan untuk akomodasi penambahan anggota DPR sebanyak 15 orang dan memenuhi anggaran alat kelengkapan dewan (AKD).

Sebagaimana UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, anggota DPR periode 2019-2024 bertambah 15 orang dari 560 orang saat ini.

"Pada prinsipnya penambahan anggaran yang signifikan itu tidak ada. Hampir sama. Hanya anggaran untuk alun-alun dan gedung, dan penambahan anggota DPR 2019 yang akan datang," kata Anton.

"Tapi ini kan belum keluar. Nanti kami bahas lagi sesudah pagu indikatif ada, baru kami rinci berapa. Kami lepas dulu agar DPR memberikan ke pemerintah," ujarnya.

Lihat juga: Fahri Bandingkan Gedung Baru DPR dengan Pemindahan Ibu Kota

Rapat paripurna DPR telah menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR 2019 sebesar Rp7,721 triliun. Angka itu terdiri dari anggaran dua satuan kerja (satker).

Pertama, satker dewan sebesar Rp4,86 triliun yang terdiri dari dua program, yaitu program pelaksanaan fungsi DPR sebesar Rp926 juta dan program penguatan kelembagaan DPR sebesar Rp3,93 triliun.

Kedua, satker Sekretariat Jenderal senilai Rp2,85 triliun. Anggaran ini terdiri dari dua program, yaitu program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya Sekretariat Jenderal DPR sebesar Rp2,78 triliun, dan dukungan keahlian fungsi dewan sebesar Rp68,38 miliar. (wis/gil)