Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memberi enam alternatif jalur untuk menghindari kemacetan yang diakibatkan oleh aksi unjuk rasa belasan ribu pengemudi
ojek online, di depan Gedung DPR-MPR, Jakarta, Senin (23/4).
Dirlantas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusuf mengatakan enam sistem pengalihan arus lalin tersebut bersifat kondisional. Artinya, pengalihan arus lalin tidak akan dilakukan jika massa aksi tidak menutup jalan.
"Pada saat massa sudah di depan Gedung DPR MPR, massa tetap kami imbau tidak menutup jalan. Apabila tetap maksa kami sudah siapkan pengalihan arus lalin," ujarnya melalui pesan singkat, Senin (23/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pertama, Yusuf mengatakan arus lalu lintas yang datang dari Cawang mengarah ke Slipi disekat dua dan dibelokan ke Jalan Graha Pemuda-Lapangan Tembak dan melalui belakang Gedung DPR MPR menuju Palmerah-Slipi-S. Parman, dan seterusnya.
Kedua, arus lalu lintas dari lapangan tembak arah Slipi akan diluruskan ke Fly Over Farmasi menuju ke Jalan Gatot Subroto-Semanggi dan seterusnya. Opsi lainnya dari Lapangan Tembak akan diputarbalik di bawah Fly Over Farmasi menuju ke Jalan Graha Pemuda-Asia Afrika dan seterusnya.
Ketiga, Yusuf mengatakan arus lalu lintas dari barat dalam tol yang akan keluar Senayan akan diluruskan untuk keluar di Semanggi.
Keempat, apabila jalur arteri mengarah Gedung DPR masih macet, arus lalin dalam tol akan dikeluarkan di pintu tol dekat Slipi Jaya. Sementara, pintu keluar tol di dekat Polda Metro Jaya dan Pulau Dua, Senayan, ditutup.
Kelima, arus lalin dari Bundaran Senayan yang akan mengarah Slipi di Semanggi diluruskan ke Sudirman-Thamrin.
Keenam, arus lalu lintas dari Bundaran HI yang akan mengarah ke DPR di Semanggi akan diluruskan ke arah Bundaran Senayan-Asia Afrika dan seterusnya.
"Namun pelaksanaan tetap situasional," ucap Yusuf.
Diketahui sebanyak 15 ribu pengemudi ojek online roda dua yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda) akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR MPR. Aksi akan berlangsung dari pukul 10.00-18.00 WIB.
Aksi tersebut bertujuan untuk menuntut pemerintah untuk membuat regulasi yang mengatur angkutan online roda dua dan aplikatornya. Sebanyak tujuh ribu aparat kepolisian juga akan mengamankan aksi tersebut
(arh/sur)