Ketua MUI: Jangan Jadikan Pengajian sebagai Forum Kampanye

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Ma'ruf Amin menegaskan tempat ibadah, kantor pemerintah maupun pengajian tidak dijadikan sebagai tempat ajang kampanye atau berpolitik.

"Itu yang kita harapkan, jangan ada menggunakan tempat ibadah, kantor pemerintahan, pengajian-pengajian dijadikan sebagai forum untuk kampanyelah, kasarnya (begitu)," kata Ma'ruf di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Jumat (27/4).

Pernyataannya itu menanggapi Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang menyebut pengajian-pengajian harus disisipi politik.

Ma'ruf menambahkan, ceramah-ceramah keagamaan sebaiknya tidak disisipi dengan pesan politik. Menurut Ma'ruf, politik yang tidak dijiwai rasa keagamaan dapat berubah menjadi politik yang tidak santun.

"(Jangan) dipolitisasi, digunakan untuk kepentingan politik jangka pendek. Kalau politik keagamaan, politik kebangsaan dan kenegaraan, harus," kata Ma'ruf.

Lihat juga: Amien Rais: Pengajian Harus Disisipi Politik

Sebelumnya Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais hadir dan memberi ceramah di acara Tasyakuran Satu Tahun Ustazah Peduli Negeri di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Selasa (24/4). Dalam ceramahnya Amien menyatakan acara-acara pengajian memang harus disisipi dengan unsur politik.

"Pengajian-pengajian disisipkan politik itu harus, kalau enggak, lucu," kata Amien.

AMien Rais sebelumnya menyebut pengajian-pengajian harus disisipi politik. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).

Menangkal Radikalisme

Adapun kehadiran Ma'ruf di kantor DPP PDIP sebagai narasumber dalam focus group discussion (FGD) yang bertajuk 'Aktualisasi Nilai-Nilai Kebangsaan untuk Mencegah Penyebaran Paham Radikalisme Pro Kekerasan dan Intoleransi'.

Terkait diskusi itu, Ma'ruf menuturkan masalah penguatan kebangsaan dengan menangkal radikalisme dan terorisme juga menjadi fokus MUI sebagai mitra pemerintah dalam merangkul umat Islam.

Menurutnya, masih ada individu maupun kelompok yang tidak memiliki komitmen kebangsaan. Padahal, kata Ma'ruf, persatuan dan kesatuan negara sudah diatur dalam Pancasila.

"Bagi mereka yang nggak punya komitmen kebangsaan, berarti masih ada mispersepsi tentang kebangsaan atau tentang ke-Islaman. Padahal, keduanya sudah diselesaikan," kata Ma'ruf.

Lihat juga: Amien Rais Dicap Nyinyir Soal Nawasengsara

Ma'ruf menambahkan, masih ada kelompok-kelompok radikal yang ingin mengganti paham Pancasila dengan cara kekerasan dan intoleran. Oleh sebab itu, Ma'ruf mengimbau agar masyarakat menjaga persaudaraan sesama Muslim atau ukhuwah Islamiyah dan persaudaraan kebangsaan atau ukhuwah wathaniyah.

Sebagai upaya meminimalisir perpecahan bangsa, kata Ma'ruf bisa melalui cara-cara persuasif seperti dialog kebangsaan, ceramah, dan pertemuan-pertemuan dalam rangka menjaga keutuhan bangsa.

"Supaya Pilkada, Pileg, dan Pilpres tidak merusak tatanan keutuhan bangsa. Jadi, boleh berbeda pilihan tetapi jangan mengarah kepada konflik dan perpecahan," ujarnya. (osc/gil)