Singgung Jokowi, Kasus Marsinah Dinilai Pelanggaran HAM

JNP, CNN Indonesia | Rabu, 09/05/2018 05:57 WIB
Singgung Jokowi, Kasus Marsinah Dinilai Pelanggaran HAM Aksi Demonstrasi Digelar Peringati 25 Tahun Kematian Marsinah, aksi menuntut pengusutan Tuntas kasus Marsinah. (CNN Indonesia/Jonathan Patrick)
Jakarta, CNN Indonesia -- Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani menyebut kasus yang dialami aktivis buruh Marsinah merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Berdasarkan UU 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Yati menyebut kasus Marsinah merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal 7 huruf b UU tersebut menyebutkan kejahatan kemanusiaan merupakan serangan secara sistematik yang ditujukan kepada penduduk sipil.

Kejahatan terhadap Marsinah yang berada dalam pasal tersebut berupa pembunuhan, perkosaan, penyiksaan, dan penganiayaan.

Hal ini disampaikan Yati saat aksi peringatan 25 Tahun Kematian Marsinah di Taman Aspirasi, Jakara Pusat, Selasa (8/5). Mereka yang terlibat aksi menuntut pemerintah menetapkan kasus Marsinah sebagai kasus kejahatan HAM agar bisa dibawa ke Peradilan HAM.


"Dalam kasus Marsinah kita sepakat kejahatan dilakukan sistematis. Karena jelas Marsinah diculik, dianiaya, dibunuh dengan cara biadab dan diperkosa karena melakukan upaya-upaya perlawanan dalam ketidakadilan bagi hak-hak buruh," kata Yati.

Menurut Yati, seharusnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai penyelidik kejahatan HAM di Indonesia mengungkap kejahatan sistematis terhadap Marsinah.

"Sangat mungkin kekerasan terhadap Marsinah dapat diungkap tuntas sampai ke dalang-dalangnya," terang Yati

Yati juga menyinggung Jokowi yang mencatut nama Marsinah untuk memperoleh dukungan dalam Pemilihan Presiden 2014. Jokowi menandatangani 9 Piagam Perjuangan Rakyat, salah satunya Piagam Perjuangan Marsinah sebagai bentuk komitmen untuk berjuang melindungi, mencerdaskan dan menyejahterakan rakyat, khususnya kaum buruh.


Oleh karena itu, Yati menyebut Jokowi harus memenuhi janjinya. Dengan dukungan Jokowi sebagai kepala pemerintahan, Yati yakin kasus Marsinah dapat dibawa ke peradilan HAM.

"Jokowi seharusnya malu mencatut Marsinah. Sangat mungkin kasus Marsinah dibawa ke peradilan HAM jika kemauan politik ada. Jika otoritas negara dan pemerintah mau," jelas Yati.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aprilia Tengker mengatakan pemerintah masih berutang nyawa pada Marsinah.

Senada dengan Yati, Aprilia mengatakan kasus Marsinah bukan merupakan kasus pembunuhan biasa, tapi kasus pembunuhan luar biasa. Pasalnya terdapat pelanggaran HAM dalam kasus pembunuhan ini.

"Negara saat ini masih punya hutang nyawa pada Marsinah, masih punya utang untuk menyelesaikan kasusnya," terang Aprilia.

Kala itu, Aprilia menyebut ada aturan pemerintah yang menyebut pihak militer adalah penyelesai dalam perselisihan antara buruh dan perusahaan. Jadi kuat dugaan aparat terlibat dalam pembunuhan Marsinah. Saat memang Marsinah hilang seusai mengunjungi rekan-rekannya yang ditangkap aparat Kodim Sidoarjo.

"Kasus Marsinah itu kasus luar biasa yang dilakukan oleh militer. Saat itu bisa pemerintah mengeluarkan aturan ketika terjadi perselisihan antara buruh dan perushaaan diselesaikan oleh militer. Militer merupakan penyelesai kasus tersebut," kata Aprilia.



(pmg)