GNPF Ulama Desak Pemerintah Konkret soal Palestina

Jakarta, CNN Indonesia -- Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama mengatakan pihaknya belum terpikirkan untuk menemui Presiden Indonesia Joko Widodo terkait langkah konkret pemerintah untuk mendesak Amerika Serikat membatalkan pemindahan Kantor Kedutaan Besar mereka di Tel Aviv ke Yerusalem.

"Baru berkomunikasi dengan beberapa pejabat tapi belum berpikir untuk berjumpa dengan Presiden Jokowi," kata Dewan Penasehat GNPF Ulama Bachtiar Nasir di Monas, Jumat (11/5).

Dari hasil pertemuannya dengan beberapa pejabat, Bachtiar menuturkan saat ini pemerintah sudah berulang kali membuat pernyataan. Pun demikian Kementerian Luar Negeri juga sudah membuka kedutaan untuk konsultasi.

"Untuk itu rakyat harus bersatu bersama pemerintah untuk menjalankan UUD," katanya.

Lihat juga: Berawal Subuh Berjemaah, Aksi 115 Berakhir Damai

Bachtiar menambahka  Aksi 115 merupakan contoh gerakan rakyat terhadap permasalahan Palestina ini. Karena itu, pemerintah juga harus melakukan tindakan konkret mengenai pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem yang dianggap menjadi tanda pengakuan Israel oleh Presiden Donald Trump.

"Kita juga akan bicara ke pemerintah agar melakukan tindakan konkret untuk itu semua," ujar dia.

"Kita pun akan melakukan tindakan konkret baik secara diplomatik, people to people maupun dari sisi advokasi hukum maupun dari sisi media tadi kita akan terus lakukan," ujar Bachtiar.

Lihat juga: Kisah Mulia dan Warga Filipina Bantu Palestina di Aksi 115

Jika Israel bersikukuh dan AS tetap memindahkan Kedubesnya, menurut Bachtiar gerakan menentang dari seluruh penjuru dunia akan terus berlanjut.

"Akan ada kelompok tertentu yang akan melakukan tindakan-tindakan yang akan menuntut Amerika atau menghentikannya," kata dia. (osc/wis)