Peneliti: Bom Surabaya Dapat Rugikan Elektabilitas Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Rentetan serangan bom di Surabaya dinilai bisa berdampak pada turunnya elektabilitas Joko Widodo sebagai calon presiden menjelang Pilpres 2019 mendatang. Kepemimpinan Jokowi akan dipertanyakan oleh publik, terutama terkait isu keamanan.

Itu disampaikan peneliti dari Lingkaran Survei Indonesia Denny JA, Adjie Alfaraby. "Apakah kepemimpinan Pak Jokowi dianggap kuat atau lemah, ini kan menyangkut isu keamanan," katanya di Kantor LSI, Senin (14/5).

Publik bisa menilai Jokowi tidak tegas dalam mengambil kebijakan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kesimpulan bisa muncul setelah kerusuhan terjadi di kalangan napi teroris di Mako Brimob Kelapa Dua Depok, pengeboman di tiga gereja di Surabaya, ledakan di rusunawa Wonocolo Sidoarjo, hingga bom di Mapolrestabes Surabaya.

Lihat juga: Jasad Pelaku Bom Bunuh Diri Dievakuasi dari Mapolrestabes

"Dinilai secara personal tidak terlalu tegas untuk bisa memberi kenyamanan publik, bahwa dia [Jokowi] bisa menjaga stabilitas keamanan," tutur Adjie.

Jika hal itu terjadi, lanjutnya, bukan tidak mungkin muncul figur-figur baru yang lebih bisa dijadikan harapan masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan nasional.

"Nanti bisa merugikan elektabilitas Jokowi," ujar Adjie.

Jokowi sendiri sudah mengutuk peristiwa bom di Surabaya dan Sidoarjo, serta menilai aksi tersebut sebagai tindakan pengecut, biadab serta tidak bermartabat. Ia juga memerintah Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk menindak tegas tanpa kompromi segala jenis terorisme di Indonesia.

Lihat juga: Jokowi Tak Habis Pikir Pelaku Bom Surabaya Libatkan Anak-anak

Setelah mendengar bom meledak di tiga gereja di Surabaya, Minggu (13/5) Jokowi langsung bertolak ke Ibu Kota Jawa Timur dan meninjau langsung lokasi ledakan. Kepada media ia lantas mengaku heran dan tak habis pikir karena pelaku pengeboman adalah satu keluarga.

Pelaku mengajak serta empat anaknya dalam bom bunuh diri saat itu.

Jokowi juga sudah menegaskan pihaknya akan menerbitkan Perppu Terorisme jika DPR tidak segera menyelesaikan revisi UU Terorisme sampai Juni mendatang. Menurut Jokowi, pemerintah sudah menyerahkan draf revisi ke tangan DPR sejak dua tahun lalu.

Lihat juga: Jokowi: Bom Surabaya Tindakan Pengecut

(asa)