Temui Fadli Zon, PA 212 Desak DPR Bentuk Pansus Mako Brimob

Jakarta, CNN Indonesia -- Persaudaraan Alumni 212 melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon di Gedung DPR, Rabu (16/5). Selain memperkenalkan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PA 212, kunjungan ini juga dilakukan untuk menyampaikan sejumlah poin tuntutan kepada DPR terkait isu-isu terkini di Indonesia.

Delapan poin tuntutan itu disampaikan Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif kepada Fadli saat pertemuan. Satu di antaranya terkait kerusuhan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat tengah pekan lalu.

"Pertama, DPP PA 212 mendesak DPR RI untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait kerusuhan yang terjadi di Mako Brimob," ujar Ketua PA 212, Slamet Maarif dalam pertemuan tersebut.

Lihat juga: Bukan Cuma di Jabar, PA 212 Ingin Semua Kasus Rizieq Disetop

Tuntutan kedua, meminta DPR mendesak pemerintah untuk menutup Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, dan meminta Presiden Joko Widodo untuk mengumumkan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Palestina.

PA 212 selanjutnya meminta DPR untuk mengevaluasi, mengkaji, dan bila perlu membatalkan Revisi Undang-Undang dan Perppu Terorisme.

Kemudian PA 212 meminta DPR untuk segera memanggil Kapolri Tito Karnavian dan meminta penjelasan terkait serangan-serangan teror yang berdampak negatif terhadap Islam.

Tuntutan kelima, meminta DPR mengajak seluruh elemen bangsa untuk berhenti mengintimidasi umat Islam terkait penyebaran informasi negatif yang menggunakan simbol-simbol Islam, seperti cadar dan janggut.

Poin keenam, meminta DPR mengajak masyarakat khususnya umat Islam untuk memboikot produk-produk asal Israel dan Amerika Serikat.

Lihat juga: Jual 302 Ribu Tiket, Target Film '212' Terhadang 'Deadpool 2'

Ketujuh, meminta DPR mendesak pemerintah untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi ulama dan aktivis Islam.

Tuntutan terakhir, mendesak Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bulan Bintang (PBB) untuk segera mendeklarasikan diri secara terbuka sebagai koalisi permanen menjelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.

Berkas delapan poin tuntutan tersebut lalu diserahkan oleh Slamet kepada Fadli dalam pertemuan yang berlangsung di gedung Nusantara III tersebut. (osc/sur)