Wacana Mendikbud Jadikan UN Penentu Kelulusan Dikecam

Mesha Mediani, CNN Indonesia | Sabtu, 19/05/2018 03:40 WIB
Banyak pihak tak setuju wacana Mendikbud Muhadjir Effendy menjadikan ujian nasional sebagai penentu kelulusan. Tanpa jadi pententu saja, UN sudah membuat stres. Banyak pihak tak setuju wacana Mendikbud Muhadjir Effendy menjadikan ujian nasional sebagai penentu kelulusan. Tanpa jadi pententu saja, UN sudah membuat stres. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho).
Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menolak wacana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy yang akan mengevaluasi ujian nasional (UN) untuk kembali menjadi syarat kelulusan siswa. Muhadjir sempat mengutarakan wacana itu pada awal Mei 2018 di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Berdasarkan hasil penelitan LBH Jakarta terhadap 146 responden peserta UN se-Jabodetabek tahun 2015-2017, sebanyak 89 persen responden menyebut UN tidak layak dijadikan penentu kelulusan.

"Jika UN menjadi penentu kelulusan, itu sangat merugikan peserta didik karena mereka jadi lebih stres dan menggantungkan harapan besar ke UN," kata pengacara publik LBH Jakarta Charlie Meidino di kantornya, Jumat (18/5).


Charlie menuturkan sejauh ini saja sebanyak 67 persen responden mengaku UN membuat mereka stres.
Terdapat tiga faktor yang menimbulkan tekanan psikologis atau penyebab stres peserta UN. Pertama, kurangnya informasi mengenai UN. Kedua, UN sebagai penentu alih jenjang tingkat SMP dan SMA. Ketiga, desakan lingkungan keluarga dan sekolah.

"Problem strukturalnya, UN menjadi penentu kelulusan juga dapat mendidik perilaku koruptif karena anak tak berani melapor jika menemukan kecurangan," kata Charlie.

Proporsi Penentu Kelulusan

Sejak tahun 2009, Mahkamah Agung (MA) telah menetapkan penghapusan UN sebagai penentu kelulusan. Lantas, pada tahun 2011-2012 pemerintah menetapkan proporsi penilaian 60 persen UN dan 40 persen ujian sekolah 40 persen sebagai penentu kelulusan.

Kemudian, baru tahun 2015 UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan. Tahun 2017 pun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) menjadi penentu kelulusan.

Namun, sebanyak 47 persen responden justru tidak mengetahui bahwa UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan sejak tahun 2015. Charlie menyebut responden mengaku tidak pernah dilibatkan dalan perumusan kebijakan UN, bahkan sekolah atau pemerintah tidak pernah mengadakan sosialisasi berbentuk seminar.

"Yang ada hanya pemberitahuan tentang jadwal dan persyaratan UN saja oleh sekolah. Banyak siswa tidak tahu bagaimana perhitungan nilai UN. Yang kita tahu, salah satu (nilai) ada yang jelek, kami tidak lulus," kata Charlie mengutip jawaban seorang responden dari SMAN 25 Jakarta.

Meski mayoritas responden menolak UN dijadikan penentu kelulusan, sebanyak 44 persen dari seluruh responden mendukung UN dilanjutkan dengan perbaikan; yakni tetap tidak dijadikan penentu kelulusan, mata pelajaran dapat dipilih, dan mengakomodasi minat.
Sementara 36 persen menuntut UN dihapus dan 20 persen mendukung UN dilanjutkan demi mengukur prestasi siswa, acuan naik jenjang pendidikan, dan supaya ada pemerataan kualitas pendidikan.

Kritik KPAI

Pada kesempatan yang sama, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti menyayangkan Kemendikbud tidak pernah mempublikasikan riset terkait pandangan guru dan murid terhadap UN.

"Tapi, mereka (Kemendikbud) selalu bilangnya telah melakukan penelitan itu," kata Retno.
Wacana Mendikbud Jadikan UN Penentu Kelulusan DikecamUjian nasional. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Retno menyayangkan respon Mendikbud Muhadjir Effendy terkait turunnya nilai UN tahun ini. Karena nilai turun, Muhadjir mewacanakan UN kembali dijadikan penentu kelulusan supaya anak lebih giat belajar.

"Solusi Mendikbud adalah UN dijadikan kelulusan saja biar hasilnya bagus karena tahun ini jelek semua. Karena dianggap anak-anak tidak bekerja keras dan malas," kata Retno.

"Menurut saya, ini perspektif menteri yang begitu tidak menghargai usaha anak," lanjutnya.
Kemendikbud memang mengakui bahwa secara umum terjadi penurunan rerata nilai Ujian Nasional tingkat SMA/SMK/MA. Salah satu faktornya adalah peserta kesulitan menjawab 10 persen porsi soal berstandar High Order Thinking Skills (HOTS) alias soal yang level kesulitannya setara dengan ujian masuk perguruan tinggi.

Menurut Retno, seharusnya proses pembelajaran di sekolah juga sudah menerapkan HOTS yang mengedepankan kemampuan analisa.

"Anak-anak mengadu. Mereka sudah belajar, tetapi yang diujikan tidak sama dengan yang mereka pelajari. Di sekolah biasa dilatih menghafal, mentok-mentok memahami. Bukan menganalisa," kata Retno.

Dengan demikian, LBH Jakarta pun memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah.

Rekomendasi itu antara lain mengevaluasi kebijakan UN sebagai pengukuran standar nasional dan alih jenjang pendidikan dengan melibatkan secara aktif peserta didik dan organisasi guru.

"Melainkan konsisten digunakan sebagai alat pemetaan kualitas pendidikan yang harus diikuti dengan perbaikan dan pemerataan sarana pendidikan dan kualitas pengajar," kata Charlie. (osc/osc)